Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Pulung Agustanto, melontarkan kritik terhadap arah kebijakan ketenagakerjaan pemerintah yang dinilai kian berjarak dari jeritan hidup rakyat. Menyusul temuan Survei Ahli Ekonomi Semester II-2026 LPEM FEB UI yang dilakukan 21 September sampai 13 Oktober 2025.
Hasil survei terhadap 63 ekonom independen tersebut mencatat 73 persen responden menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja dalam enam bulan terakhir memburuk. Sebanyak 48 persen ahli menilai kondisi ketenagakerjaan saat ini lebih rendah dibanding enam bulan lalu. Bahkan sebanyak 25 persen ahli mengatakan kondisi saat ini menilai jauh lebih rendah.
“Hanya ada tiga persen yang menilai penciptaan lapangan kerja kita meningkat,” ujar Pulung.
Rata-rata skor penilaian anjlok signifikan ke angka minus 0,95, dibarengi pesimisme 60 persen ekonom yang meramal pasar kerja akan terus menciut ke depan. Yang paling menampar wajah pembuat kebijakan, mayoritas ekonom menyatakan intervensi pemerintah sama sekali tidak berdampak (31 orang), tidak efektif (18 orang), hingga sangat tidak efektif (12 orang).
“Survei ini bukan sekadar deretan angka dingin para akademisi. Pandangan para ekonom ini adalah refleksi dari kenyataan hidup jutaan kepala keluarga dan anak-anak muda kita yang semakin putus asa mencari kerja,” ujar Pulung.
Ia mengingatkan pemerintah jangan hanya sibuk memamerkan angka statistik pertumbuhan ekonomi maupun serapan investasi. Menurutnya, pertumbuhan dan serapan investasi itu tidak banyak berarti jika rakyat makin susah mendapat pekerjaan untuk menopang kehidupannya,
“Pertumbuhan ekonomi tanpa pembukaan kesempatan kerja itu ibarat balon yang hanya berisi udara. Terlihat besar bagi penguasa tetapi bagi rakyat isinya hampa,” cetusnya.
Pulung menyoroti sektor investasi yang diklaim pemerintah meningkat. Ia mempertanyakan, jika hanya modal yang masuk tetapi tidak maksimal membuka lapangan pekerjaan, nilai investasi hanya akan dinikmati segelintir pemilik modal saja. “Kita membutuhkan investasi yang lebih padat modal. Kita berharap jutaan anak muda yang mestinya menjadi penopang kehidupan ekonomi mendapat kesempatan bekerja. Pemerintah harus lebih serius mengembangkan investasi padat karya,” ujarnya.
Dalam pandangan Pulung, saat ini adalah titik kritis perjalanan bangsa Indonesia untuk menyongsong masa depan lebih baik. Struktur penduduk kita yang dinominasi tenaga produktif harus bisa dimanfaatkan dengan baik. “Jika tidak, Indonesia akan kehilangan kesempatan emas memanen bonus demografi. Justru akan berbalik menjaddi beban demografi,” ujarnya.
Menurutnya, sudah saatnya orientasi ekonomi nasional dikembalikan kepada mandat konstitusi. Negara berkewajiban memastikan penghidupan yang layak bagi warganya. Kehidupan yang layak, menurut Pulung, simpelnya adalah ketika setiap orang mendapatkan kue ekonomi akibat mereka bekerja.
“Sulitnya mencari pekerjaan saat ini menunjukan pemerintah belum melaksanakan mandat konstituinalnya dengan serius,” ungkap Pulung.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini menuntut evaluasi strategi pasar kerja pemerintah. Ia berharap Kementerian bidang ekonomi tidak cukup lagi mengejar program yang hanya memikirkan serapan anggaran dan mengejar target administratif semata. “Rakyat butuh pekerjaan. Itulah yang harus dipikirkan serius oleh pemerintah.”
