Siap Selenggarakan ISF 2024, Indonesia Tunjukkan Penggunaan EBT dan Infrastruktur Andal

Siap Selenggarakan ISF 2024, Indonesia Tunjukkan Penggunaan EBT dan Infrastruktur Andal

JAKARTA — Kesiapan Indonesia dalam menghadapi International Sustainability Forum (ISF) 2024 sangat maksimal, bahkan menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT) serta infrastruktur yang andal.

Direktur Utama PLN, Darmawan Pasodjo mengatakan bahwa pihaknya memastikan adanya sistem kelistrikan dalam kondisi yang andal untuk mendukung kesuksesan setiap agenda besar kenegaraan.

“PLN berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam mendukung suksesnya acara berskala internasional seperti ISF 2024 ini,” katanya.

Bahkan, seluruh tiap sudah siap siaga dalam memantau bagaimana kondisi sistem kelistrikan secara real time.

“Seluruh tim sudah siap siaga, dan kami akan terus memantau kondisi sistem kelistrikan secara real time selama acara berlangsung,” ujar Darmawan.

Senada, General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan skema pengamanan suplai secara berlapis untuk menjaga keandalan pasokan.

PLN juga telah membentuk 4 posko siaga dan menerjunkan hingga total 496 personel dengan 5 unit mobil deteksi.

Selain itu, PLN menyediakan 33 unit Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan total daya 10.970 kilo volt ampere (kVA), 7 Unit Kabel Bergerak (UKB), 10 Unit Gardu Bergerak (UGB) dengan total daya 7.980 kVA, serta 22 unit genset dengan total daya 26.685 kVA.

Semua hal tersebut menunjukkan bagaimana komitmen konkret PN dalam memastikan pasokan listrik yang andal.

” Menunjukkan komitmen konkret PLN dalam memastikan pasokan listrik yang andal. Dengan daya mampu 8.919 Megawatt (MW) dan beban puncak 5.882 MW, PLN memiliki cadangan daya 3.037 MW atau 34,05% selama masa siaga,” ungkap Lasiran.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menyampaikan bahwa kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta menjadi lokasi jamuan makan malam bagi kepala negara dan tamu kehormatan.

Pada acara gala dinner, para tamu juga bisa menikmati hiburan berupa video mapping di Monas serta atraksi pencahayaan yang menampilkan gambar animasi atau video di dinding Monas bagian Plaza Barat.

“Monas dipilih menjadi tempat jamuan makan malam karena monumen ini merefleksikan nilai-nilai luhur sejarah kebangkitan Indonesia, yang sejalan dengan semangat kolaborasi yang ingin diusung ISF,” kata Rachmat.

“Di tengah tantangan global saat ini, semangat kolaborasi menjadi sangat penting untuk mewujudkan aksi dan inovasi yang diharapkan muncul di ISF 2024,” pungkasnya.*Siap Selenggarakan ISF 2024, Indonesia Tunjukkan Penggunaan EBT dan Infrastruktur Andal*

 

 

 

 

JAKARTA — Kesiapan Indonesia dalam menghadapi International Sustainability Forum (ISF) 2024 sangat maksimal, bahkan menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT) serta infrastruktur yang andal.

 

 

Direktur Utama PLN, Darmawan Pasodjo mengatakan bahwa pihaknya memastikan adanya sistem kelistrikan dalam kondisi yang andal untuk mendukung kesuksesan setiap agenda besar kenegaraan.

 

 

“PLN berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam mendukung suksesnya acara berskala internasional seperti ISF 2024 ini,” katanya.

 

 

Bahkan, seluruh tiap sudah siap siaga dalam memantau bagaimana kondisi sistem kelistrikan secara real time.

 

 

“Seluruh tim sudah siap siaga, dan kami akan terus memantau kondisi sistem kelistrikan secara real time selama acara berlangsung,” ujar Darmawan.

 

 

Senada, General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan skema pengamanan suplai secara berlapis untuk menjaga keandalan pasokan.

 

 

PLN juga telah membentuk 4 posko siaga dan menerjunkan hingga total 496 personel dengan 5 unit mobil deteksi.

 

 

Selain itu, PLN menyediakan 33 unit Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan total daya 10.970 kilo volt ampere (kVA), 7 Unit Kabel Bergerak (UKB), 10 Unit Gardu Bergerak (UGB) dengan total daya 7.980 kVA, serta 22 unit genset dengan total daya 26.685 kVA.

 

 

Semua hal tersebut menunjukkan bagaimana komitmen konkret PN dalam memastikan pasokan listrik yang andal.

 

 

” Menunjukkan komitmen konkret PLN dalam memastikan pasokan listrik yang andal. Dengan daya mampu 8.919 Megawatt (MW) dan beban puncak 5.882 MW, PLN memiliki cadangan daya 3.037 MW atau 34,05% selama masa siaga,” ungkap Lasiran.

 

 

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menyampaikan bahwa kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta menjadi lokasi jamuan makan malam bagi kepala negara dan tamu kehormatan.

 

 

Pada acara gala dinner, para tamu juga bisa menikmati hiburan berupa video mapping di Monas serta atraksi pencahayaan yang menampilkan gambar animasi atau video di dinding Monas bagian Plaza Barat.

 

 

“Monas dipilih menjadi tempat jamuan makan malam karena monumen ini merefleksikan nilai-nilai luhur sejarah kebangkitan Indonesia, yang sejalan dengan semangat kolaborasi yang ingin diusung ISF,” kata Rachmat.

 

 

“Di tengah tantangan global saat ini, semangat kolaborasi menjadi sangat penting untuk mewujudkan aksi dan inovasi yang diharapkan muncul di ISF 2024,” pungkasnya.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025