Setahun Prabowo–Gibran, Pemerintah Percepat Bansos Tepat Sasaran Lewat Data Tunggal
Oleh : Axel Vion
Peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib) menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat kecil. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah percepatan pencairan bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang mulai disalurkan pada Senin, 20 Oktober 2025.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program BLTS telah siap disalurkan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam desil 1–4 Data Terpadu Sejahtera Nasional (DTSEN). Hal ini menandakan bahwa pemerintah kini mengandalkan sistem Data Tunggal Sosial Ekonom untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Teddy mengatakan bulan Oktober, November, dan Desember akan ada tambahan bantuan langsung tunai. Setiap KPM berhak menerima Rp300 ribu per bulan. Penyalurannya dimulai Senin dan bisa langsung diambil sekaligus Rp900 ribu untuk tiga bulan. Menurutnya, penyaluran BLTS akan dilakukan melalui dua lembaga yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial (bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia). Program ini diresmikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dan menjadi bagian dari strategi stimulus ekonomi nasional di penghujung tahun 2025.
Teddy juga menambahkan bahwa seluruh proses pencairan telah melalui tahap verifikasi akhir dan siap dijalankan tanpa hambatan. Hal tersebut telah dikoordinasikan oleh Mensos ke dua lembaga tersebut. Jadi dapat dipastikan mulai Senin dan hari-hari selanjutnya BLT bisa langsung diterima, sesuai harapan Presiden Prabowo. dana bantuan senilai lebih dari Rp30 triliun untuk tiga bulan ke depan berasal dari hasil efisiensi anggaran pemerintah di awal tahun. Kebijakan efisiensi ini dinilai tepat sasaran karena dialokasikan kembali untuk memperkuat daya beli masyarakat bawah yang terdampak kenaikan harga bahan pokok.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan masyarakat kecil. Menurutnya, Presiden Prabowo punya perhatian luar biasa untuk masyarakat, khususnya di golongan paling bawah. Yang atas dijaga, yang tengah difasilitasi, dan yang bawah dibela.
Gus Ipul menjelaskan bahwa tambahan bantuan langsung tunai sebesar Rp30 triliun pada kuartal IV 2025 ini merupakan bentuk nyata perhatian Presiden terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah, katanya, tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga memastikan keadilan sosial dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bantuan ini bukan sekadar angka, tapi bentuk empati dan tanggung jawab negara. Presiden ingin memastikan tidak ada satu pun rakyat yang tertinggal.
Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan bantuan dengan bijak, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pihaknya mengimbau agar bansos tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak peruntukannya, apalagi untuk judi online. Prioritasnya adalah untuk kebutuhan dasar, seperti bahan pokok dan pendidikan anak. Selain itu, Kementerian Sosial juga membuka akses pengecekan penerima manfaat secara daring melalui laman Cekbansos.kemensos.go.id, agar masyarakat dapat memastikan status penerimaan bantuan secara transparan. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendorong akuntabilitas publik dan keterbukaan data sosial.
Pemerintah di era Prabowo-Gibran mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonom (DTSE) sebagai basis utama dalam penyaluran bantuan sosial. Data ini menjadi penyempurnaan dari sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan integrasi lintas kementerian dan lembaga. Dengan DTSE, validasi penerima dilakukan berdasarkan indikator sosial-ekonomi yang lebih akurat, termasuk pendapatan, kondisi tempat tinggal, serta tingkat pendidikan dan kesehatan anggota keluarga. Langkah ini penting untuk menghindari tumpang tindih data dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.
Kebijakan ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil. Dengan sistem data tunggal, pemerintah tidak hanya mempercepat proses distribusi bansos, tetapi juga menekan potensi penyimpangan dan kebocoran anggaran. Sinergi antara pemerintah dan aparat juga terlihat semakin kuat. Salah satu contohnya datang dari Polres Batu Bara, Sumatera Utara, yang menggelar kegiatan bakti sosial (bansos) di Kecamatan Tanjung Tiram, Sabtu (18/10/2025).
Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi refleksi bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa besar negara hadir dalam keseharian rakyatnya. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan BLTS menjadi simbol nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi.
Kebijakan percepatan pencairan BLTS pada momen setahun Pragib bukan hanya langkah administratif, tetapi pesan politik dan moral bahwa pemerintah hadir lebih cepat, lebih tanggap, dan lebih berpihak kepada masyarakat bawah. Melalui dukungan sistem data tunggal sosial-ekonom dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah bantuan yang digelontorkan benar-benar memberi dampak. Di tengah tantangan ekonomi global, langkah ini menjadi wujud nyata semangat solidaritas nasional dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
)* Pengamat Ekonomi
