Sekolah Rakyat Perluas Akses Pendidikan Layak bagi Keluarga Prasejahtera

Sekolah Rakyat Perluas Akses Pendidikan Layak bagi Keluarga Prasejahtera

Jakarta – Pemerintah berkomitmen dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera memperoleh kesempatan belajar yang setara, inklusif, dan berkelanjutan.

 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata pelaksanaan Asta Cita Presiden, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan.

 

“Sekolah Rakyat adalah bukti kehadiran negara untuk memastikan pendidikan bermutu dapat diakses seluruh kalangan secara gratis,” ujar Mu’ti.

 

Ia menekankan bahwa faktor ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk bersekolah dan berprestasi. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak sebagai fondasi membangun masa depan.

 

“Kami ingin Sekolah Rakyat menjadi penghubung bagi murid dalam meraih cita-cita. Kemendikdasmen berkomitmen membangun ekosistem pendidikan yang inklusif agar anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap bisa tumbuh menjadi generasi yang hebat, kuat, dan tangguh,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan fokus utama program ini adalah menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

 

“Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau mereka sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke sekolah rakyat,” tegas Agus Jabo.

 

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih juga mengatakan Sekolah Rakyat yang dirancang khusus untuk masyarakat prasejahtera, melibatkan koordinasi lintas kementerian dengan pendekatan bantuan sosial.

 

“Sekolah Rakyat leading sectornya bukan Kemendikdasmen, bahkan Kementerian Sosial. Kenapa? Karena pendekatannya kemiskinan. Jadi dari desil 1, desil 2, pokoknya yang miskin, bahkan miskin ekstrem,” ujar Abdul.

 

Lebih lanjut, Fikri mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengkritik kekurangan pemerintah, tetapi turut berkolaborasi dalam memajukan pendidikan.

 

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, diharapkan semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera yang mampu melanjutkan pendidikan tanpa hambatan berarti. Pemerintah optimistis, melalui langkah konkret dan kolaboratif ini, kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin meningkat dan berdaya saing di masa depan. (*)

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By 0

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

All Rights Reserved © 2025