Sejumlah Negara Akui Papua Adalah Bagian Integral NKRI

Sejumlah Negara Akui Papua Adalah Bagian Integral NKRI

Oleh : Salmon Kadepan

Berbagai negara sahabat dari Indonesia, Australia, Papua Nugini dan Fuji terus mengakui bahwa Papua merupakan bagian integral yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal tersebut ditandai bahwa bahkan sampai saat ini, pihak United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau salah satu faksi politik luar negeri yang terus memperjuangkan kemerdekaan untuk bisa mendapatkan pengakuan dan kedaulatan dari negara lain demi mengakui keberadaan Papua sebagai sebuah wilayah atau negara sendiri di luar Tanag Air, nyatanya masih saja terus menghadapi tantangan yang besar.

Pihak ULMWP sendiri masih terus berjibaku dalam mendapatkan pengakuan secara politik dari beberapa negara sahabat, utamanya dalam anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Upaya perjuangan dari faksi politik luar negeri Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu nyatanya mendapatkan tentangan dari beberapa negara sahabat Indonesia seperti Papua Nugini dan Fiji.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan selama satu dekade terakhir ini, Papua Nugini maupun Fiji masih tetap kuat dalam pendapatnya bahwa wilayah yang dulunya adalah Irian Jaya (sekarang Papua) termasuk wilayah integral dari NKRI dan bahkan semua negara sahabat itu masih memilih untuk terus mengakui kedaulatan Republik Indonesia alih-alih mengakui kedaulatan dari Papua sebagaimana berusaha diupayakan oleh ULMWP.
Sudah sejak sepuluh tahun yang lalu, pihak ULMWP terus berupaya untuk mengajukan sebuah permohonan agar mereka bisa menjadi anggota dari MSG. Apabila mereka bisa menjadi anggota resmi Melanesian Spearhead Group, maka bisa diartikan pula mereka telah berdaulat sendiri menjadi suatu negara yang terpisah dari NKRI.
Namun kenyataan sama sekali tidak berjalan sesuai dengan harapan ULMWP dan Benny Wenda. Pasalnya, sampai saat iini mereka hanya mendapatkan status sebagai pengamat saja dan masih belum dimasukkan secara resmi untuk menjadi anggota kelompok MSG.
Dengan tidak adanya pengakuan tersebut, yang mana ditandai bahwa ULMWP sendiri masih belum masuk sebagai anggota resmi dari MSG, maka bisa dikatakan pula bahwa Papua tetap menjadi bagian integral dari NKRI.
Sebagai informasi bahwa MSG beranggotakan beberapa negara Melanesia, termasuk diantaranya adalah New Caledonia, Kepulauan Solomon dan bahkan Indonesia sendiri yang telah secara resmi masuk sebagai anggota kelompok tersebut sejak tahun 2015 silam.
Di sisi lain, Indonesia juga telah menyampaikan protes akan adanya pertemuan Perdana Menteri (PM) Rabuka dengan Benny Wenda. Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan bahwa pihaknya juga telah mengirimkan ‘nota diplomatik’ kepada Fiji.
Dalam nota diplomatik tersebut, Indonesia menyampaikan rasa kecewanya yang sangat mendalam terkait adanya pertemuan yang sempat terjadi antara PM Fiji dengan seseorang (Benny Wenda) yang terus mengklaim diri mereka secara sepihak mewakili masyarakat Papua di Indonesia.
Padahal nyatanya, ULMWP hanyalah kumpulan segelintir orang saja, yang sama sekali tidak bisa dikatakan mereka merupakan perwakilan atau mewakili seluruh masyarakat Papua di Indonesia. Justru, segenap elemen masyarakat di Bumi Cenderawasih sendiri terus mengakui kedaulatan NKRI dan mereka menganggap bahwa Tanah Papua juga masuk ke dalam bagian integral dari bangsa ini.
Koordinator dari Proyek Papua Barat di University of Wollongong Australia, Dr Camellia Webb Gannon dengan tegas menyampaikan bahwa Australia, Fiji dan Papua Nugini masih tetap mengakui hingga saat ini bahwa Papua di bawah kedaulatan NKRI.
Perdana Menteri (PM) Marape mengungkapkan bahwa sampai saat ini, wilayah Papua Barat tetap menjadi bagian dan juga sudah termasuk paket dari Indonesia yang sama sekali tidak bisa dipisahkan begitu saja.
Hal senada juga disampaikan PM Fiji Rabuka bahwa mereka sama-sama sangat menghormati kedaulatan Indonesia, termasuk juga Papua yang merupakan bagian dari wilayah NKRI.
Sementara Australia juga menyatakan sikap tegasnya soal Papua Barat yang sama sekali tidak pernah berubah sedikitpun. Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia, Penny Wong bahwa Australia terus mempertahankan adanya ‘status quo’ bahwa mereka terus mengakui adanya kedaulatan Indonesia di Papua.
Wilayah di Papua sendiri memang secara de Facto dan de Jure merupakan bagian secara integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka dari itu, konsep pola operasi terpadu dari aparat keamanan dalam rangka melakukan penanganan di Bumi Cenderawasih juga harus terus melibatkan seluruh komponen bangsa ini.
Adanya fakta bahwa wilayah Papua masih termasuk ke dalam bagian secara integral dari NKRI bukan hanya sekedar klaim sepihak dari Indonesia, melainkan hal tersebut juga telah diakui oleh berbagai negara sahabat seperti Australia, Fiji dan Papua Nugini. Mereka enggan untuk menyetujui permintaan ULMWP agar bisa dimasukan dan bergabung sebagai anggota kelompok MSG.

  • )* Mahasiswa Papua tinggal di Bandun

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025