• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Revisi UU Penyiaran Bahas Penggunaan AI dalam Jurnalisme

Revisi UU Penyiaran Bahas Penggunaan AI dalam Jurnalisme

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 7 April 2025

 

Jakarta – Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait Revisi Undang-Undang tentang Penyiaran. Sejumlah lembaga penyiaran mengusulkan RUU penyiaran memasukkan aturan mengenai artificial intelligence (AI) dan tetap mengedepankan kebebasan pers.

 

RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas yang diusulkan oleh Komisi I DPR RI. Hal ini menunjukkan komitmen legislatif untuk menghadirkan undang-undang yang relevan dengan tantangan zaman, terutama terkait dengan kemajuan teknologi digital yang memengaruhi industri penyiaran.

 

“Perlu kami sampaikan terkait dengan AI. Jadi penting di sini untuk dalam RUU ini untuk bisa memasukkan mengenai AI. Bagaimana kita menyikapi bagaimana kita menghadapi fenomena ini. Contoh yang sudah kami lakukan di TVRI jadi kami diminta untuk melakukan presentasi terhadap dialog presiden dengan petani, saya dengan mudah membuatnya dengan AI,” ujar Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno.

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum LKBN Antara, Akhmad Munir, menegaskan pentingnya agar revisi Undang-Undang Penyiaran tetap mengedepankan kebebasan pers. Ia juga berharap RUU penyiaran dapat mengatur model bisnis yang adil dalam persaingan di pasar digital dan global.

 

“Revisi Undang-Undang Penyiaran harus tetap menjamin penyelenggaraan kebebasan pers sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999,” kata Akhmad.

 

Akhmad menambahkan bahwa Revisi UU Penyiaran diyakini mampu mengatur bisnis yang lebih berkeadilan.

 

“Undang-Undang Penyiaran nanti diharapkan bisa mengatur model bisnis yang berkeadilan dalam persaingan platform digital global untuk memastikan keberlanjutan industri penyiaran nasional.” ungkapnya

 

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya regulasi terkait penyebaran konten berita produksi asing, terutama yang dapat mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

 

Ia mengharapkan undang-undang ini dapat mendorong inovasi jurnalisme berbasis kecerdasan buatan(AI).

 

Pemerintah Hadir Cepat Menjawab Gangguan Kelistrikan di Sumatera

May 26, 2026

Kerja Cepat Pemerintah Pastikan Pasokan Listrik Sumatera Kembali Stabil

May 26, 2026

Pemerintah Hadir Cepat Menjawab Gangguan Kelistrikan di Sumatera

By Kata IndonesiaMay 26, 20260

Pemerintah Hadir Cepat Menjawab Gangguan Kelistrikan di Sumatera Oleh: Diemas Kusuma Respons cepat pemerintah dalam…

Kerja Cepat Pemerintah Pastikan Pasokan Listrik Sumatera Kembali Stabil

By Kata IndonesiaMay 26, 20260

Kerja Cepat Pemerintah Pastikan Pasokan Listrik Sumatera Kembali Stabil Jakarta – Pemerintah bergerak cepat memastikan…

Pemerintah Bergerak Cepat Tangani Gangguan Listrik Sumatera Secara Optimal

By Kata IndonesiaMay 26, 20260

Pemerintah Bergerak Cepat Tangani Gangguan Listrik Sumatera Secara Optimal Jakarta – Pemerintah bersama PT PLN…

Masyarakat Adat Menjadi Kekuatan Utama dalam Kesuksesan PSN Papua

By Kata IndonesiaMay 25, 20260

Masyarakat Adat Menjadi Kekuatan Utama dalam Kesuksesan PSN Papua Oleh : Elias Mote Pelaksanaan Proyek…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.