Reshuffle Adalah Hak Prerogatif Presiden

Oleh : Deka Prawira

Perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden yang tidak dapat diintervensi. Reshuffle Kabinet merupakan upaya percepatan target Pemerintahan dan bukan fokus pada figur menteri.

Reshuflle sendiri memiliki makna “perombakan kabinet”, reshuffle juga bisa diartikan sebagai kegiatan memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya. Biasanya perombakan kabinet dilakukan dengan memindahkan seorang menteri dari satu posisi ke posisi yang lain.

Isu reshuffle berhembus kembali usai kementerian pendidikan dan kebudayaan digabung dengan kementerian riset dan teknologi. Serta usulan pembentukan kementerian Investasi disetujui oleh DPR RI.

Achmad Baidowi selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, menyatakan bahwa PPP sebagai salah satu partai politik koalisi pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi, untuk menunjuk sosok yang akan menduduki jabatan Mendikbud Ristek Serta Menteri Investasi.

Dirinya juga menillai, bahwa reshuffle kabinet merupakan konsekuensi dari perubahan nomenklatur kementerian.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan, bahwa reshuffle kabinet merupakan hal yang wajar dan bisa dilakukan kapan pun sesuai kebutuhan presiden Jokowi.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI, dirinya menyatakan bahwa Partai Gerindra sebagai parpol Koalisi pendukung pemerintah akan mendukung langkah apapun yang dilakukan Jokowi terkait wacana reshuffle kabinet.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi selaku Presiden. Sebagai partai pendukung pemerintah, menurutna PDIP menyerahkan kepada Jokowi.

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan, perlu ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat setelah peleburan kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan kementerian riset dan teknologi.

Menurutnya, perombakan kabinet ini bisa berlaku terbatas atau lebih luas terhadap posisi menteri lainnya di kabinet Indonesia Maju.

Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut mengatakan, reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Ia menegaskan NasDem mendukung penuh apa yang diputuskan Jokowi.

Meski begitu, Johnny mendorong reshuffle dilakukan secepatnya. Menurutnya, tak masalah jika perubahan susunan kabinet dilakukan pekan ini.

Dirinya mengakui, tidak tahu kapan waktu persis Jokowi akan menggelar reshuffle. Ia juga tidak tahu apakah akan ada nama menteri baru dalam kocok ulang kali ini.

Sebelumnya, Staf Khusus Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidlowi menyebutkan, Presiden Joko Widodo telah mengajak Ma’ruf Amin untuk berembuk terkait kocok ulang menteri atau reshuffle kabinet.

Hanya saja dirinya memang tidak bisa membongkar lebih jauh, isu rembukan antara Jokowi dan Ma’ruf terkait reshuffle kabinet.
Terkait penggabungan ini, Wapres telah memberi arahan terkait pegawai di dua kementerian tersebut. Apalagi persoalan kepegawaian memang menjadi tanggung jawab dari Ma’ruf Amin selaku wakil presiden.

Masduki memandang, terkait Kementerian Investasi, lembaga tersebut memang perlu dibuat. Namun dirinya belum bisa menyampaikan hal ini secara lebih rinci.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, menmbocorkan waktu reshuffle kabinet.

Dirinya mengaku sering mengikuti kebiasaan Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet. Dia yakin reshuffle kabinet kali ini bakal cepat.

Dirinya menegaskan, Jokowi berhak melakukan reshuffle mengganti siapapu pembantunya di kabinet. Meski demikian, Ngabalin enggan memerinci nama-nama menteri yang akan kena reshuffle.

Reshuffle dianggap sebagai momentum untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, menilai, di dalam reshuffle kali ini tidak hanya sebagai momentum, tetapi juga harus menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi kepada seluruh kementerian.

Emrus juga menngingatkan, bahwa ada aspek yang tidak boleh dilupakan, yaknin aspek loyalitas. Jangan sampai di penghujung pemerintahan Jokowi, justru menterinya malah bekerja sendiri-sendiri.

Dirinya juga mengatakan, kalau ada reshuffle, yang jelas baginya orang tersebut harus cakap, mampu, kemudian detail dan bisa menerjemahkan program-program presiden.
Menurutnya, jika menteri bisa menterjemahkan program-program presiden, maka tidak akan ada lagi visi menteri. Namun, yang ada adalah visi Presiden.

Para menteri tentu saja memiliki beban tugas untuk bekerja selaras dengan visi dan misi Jokowi – Ma’ruf Amin. Reshuffle Kabinet tentu saja bukanlah kebijakan yang kaku, karena sebelumnya Jokowi juga pernah me-reshuffle kabinetnya di beberapa pos kementerian seperti kementerian sosial, kementerian agama, kementerian pariwisatan dan ekonomi kreatif, dll.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini