Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pertumbuhan ekonomi semester kedua 2026 mencapai 5,29%. Namun besaran pertumbuhan ini tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja berkualitas. Sepanjang Februari 2026, pekerjaan yang tersedia di sektor informal 1,16 juta orang. Sedangkan di sektor formal hanya 740 ribu orang.
Hal ini selaras dengan semakin meningkatnya jumlah sarjana menganggur yang pada tahun 2026 mencapai satu juta orang. Sementara tujuh juta sarjana saat ini bekerja di bawah kapasitas pendidikannya.
“Ini menunjukan pertumbuhan ekonomi kita belum disertai dengan pertumbuhan kualitas lapangan kerja, ” ujar anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto di Jakarta.
Angka ini diperparah dengan semakin banyaknya PHK yang terjadi di sektor formal. Sebagian besar korban PHK beralih ke sektor informal karena ketatnya persaingan pada pasar tenaga kerja.
Menurut Pulung masalah ketenagakerjaan Indonesia bukan sekadar berapa banyak orang yang bekerja, melainkan persoalan kualitas dan struktur lapangan pekerjaan.
“Penurunan kualitas lapangan kerja ini menjadi cermin retak problem ketenagakerjaan kita. Bahkan menjadi ironi angka pertumbuhan ekonomi ,” ujar Pulung.
Masalahnya bukan karena Indonesia kekurangan orang terdidik. Masalahnya adalah ekonomi belum cukup banyak menciptakan pekerjaan berkualitas.
Pulung mengingatkan, persoalan tersebut tidak boleh hanya dibaca sebagai angka pengangguran. Jika semakin banyak anak muda menempuh pendidikan tinggi tetapi kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak, kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan sebagai jalan mobilitas sosial juga bisa tergerus.
“Akibatnya masyarakat gak percaya lagi pada institusi pendidikan, karena sudah sekolah tinggi-tinggi tapi susah dapat pekerjaan,” katanya.
Karena itu, Pulung meminta pemerintah mulai melihat persoalan ketenagakerjaan dari sisi kualitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan investasi dan ekonomi harus diterjemahkan menjadi lapangan pekerjaan yang nyata, terutama pekerjaan yang mampu menyerap tenaga muda terdidik.
Menurutnya, pemerintah harus mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Pemerintah juga perlu menciptakan iklim usaha yang lebih ramah melalui penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan jaminan keamanan investasi.
“Investasi jangan hanya dilihat dari berapa besar modal yang masuk. Yang juga harus dilihat adalah berapa banyak lapangan pekerjaan yang tercipta,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah perlu membenahi hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Pulung mendorong agar konsep link and match kembali diperkuat sehingga kompetensi lulusan pendidikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
“Kita harus kembali lagi mengkaji konsep link and match dalam mengintegrasikan output pendidikan dan kebutuhan industri,” katanya.
Menurutnya, jangan sampai pendidikan terus memproduksi lulusan, sementara dunia usaha mencari tenaga dengan kompetensi yang berbeda. Ketidaksesuaian tersebut pada akhirnya menciptakan paradoks.
“Perusahaan mengaku kesulitan mendapatkan tenaga terampil, sementara sarjana justru kesulitan mendapatkan pekerjaan.”
Pulung juga mengingatkan agar kebijakan ekonomi tidak terlalu berorientasi pada program yang bersifat karitatif. Bantuan sosial tetap diperlukan untuk melindungi masyarakat rentan, tetapi kebijakan pembangunan harus memiliki orientasi lebih kuat pada pemberdayaan dan penciptaan sumber pendapatan berkelanjutan.
“Program prioritas pemerintah harus fokus untuk memberdayakan masyarakat agar proses distribusi kesejahteraan lebih merata. Memastikan semua penduduk mendapatkan pekerjaan yang layak adalah kewajiban konstitusi,” ujarnya.
Karena itu sektor swasta harus menjadi mesin penciptaan lapangan kerja. Pemerintah tidak mungkin menjadi pemberi kerja bagi seluruh angkatan kerja Indonesia. Tugas pemerintah adalah menciptakan ekosistem agar sektor swasta dapat tumbuh, berinvestasi, dan melakukan ekspansi.
“Sehebat-hebatnya pemerintah berinvestasi gak mungkin bisa menyerap seluruh tenaga kerja,” katanya.
Pada akhirnya, menurut Pulung, keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari turunnya tingkat pengangguran. Pertanyaan yang lebih penting adalah pekerjaan seperti apa yang tercipta, siapa yang mendapatkannya, dan apakah pekerjaan tersebut mampu memberikan penghidupan yang layak.
