Proyek Biorefinery dan Bioethanol Mulai Beroperasi, Perkuat Ketahanan Energi Hijau

Proyek Biorefinery dan Bioethanol Mulai Beroperasi, Perkuat Ketahanan Energi Hijau

Jakarta – Proyek biorefinery dan bioethanol yang dikembangkan oleh Pertamina bersama Danantara Indonesia menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber daya terbarukan dan ekonomi sirkular.

 

Pengoperasian proyek ini tidak hanya berorientasi pada transisi energi, tetapi juga menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, memperkuat bauran energi nasional, serta mendorong pencapaian target net zero emission.

 

Biorefininery yang mengolah bahan baku nabati dan limbah, termasuk minyak jelantah, menjadi bahan bakar ramah lingkungan, diproyeksikan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja hijau, serta memperkuat ketahanan energi berbasis sumber daya domestik.

 

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa proyek hijau ini merupakan wujud komitmen nyata dunia usaha nasional dalam mendukung agenda transisi energi pemerintah.

 

“Kami melihat proyek-proyek energi ramah lingkungan ini bukan hanya sebagai investasi bisnis, tetapi sebagai investasi masa depan bangsa. Biorefininery dan bioethanol adalah langkah konkret membangun ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi hijau global,” ujar Rosan.

 

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa proyek biorefinery dan bioethanol merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pertamina dalam melakukan transformasi bisnis menuju perusahaan energi berkelanjutan.

 

“Proyek ini adalah simbol perubahan paradigma energi nasional, dari yang berbasis fosil menuju energi bersih dan terbarukan. Pertamina berkomitmen penuh mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan transisi energi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Simon.

 

Sementara itu, Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero), Emma Sri Martini, menekankan bahwa pemanfaatan minyak jelantah dan bahan baku alternatif lainnya merupakan bentuk nyata penerapan ekonomi sirkular.

 

“Pengolahan jelantah untuk energi hijau bukan hanya soal energi, tetapi juga soal lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah solusi yang menyentuh banyak aspek sekaligus,” jelas Emma.

 

Kehadiran proyek ini dinilai relevan dengan situasi global saat ini yang diwarnai oleh fluktuasi harga energi, ketegangan geopolitik, serta meningkatnya tuntutan dunia terhadap energi rendah karbon. Indonesia melalui langkah ini menunjukkan posisi strategis sebagai negara yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan global, tetapi juga proaktif membangun ketahanan energi nasional berbasis sumber daya sendiri.***

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025