Program Pengabdian kepada Masyarakat: Literasi Keuangan dan Investasi Bodong Bagi Gen-Z

Jum’at, 7 Juni 2024 lalu tim dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas (FEB) YARSI bekerjasama dengan Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) FEB Universitas YARSI telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK ARAS, Depok. Tema kegiatan di desa tersebut adalah Literasi Keuangan dan Investasi Bodong Bagi Gen-Z; Mengelola dan Merencanakan Keuangan Yang Efektif Bagi Generasi Muda Cerdas Pasca Pandemi Covid 19. Sasaran dari kegiatan ini adalah Gen-Z dari siswa-siswi di SMK ARAS.

Peserta yang hadir mendapatkan materi terkait Literasi Keuangan dan Investasi Bodong, serta workshop studi kasus terkait Investasi vs Menabung, Pinjaman Online (PINJOL) untuk Judi Online (JUDOL), dan Gaya Hidup Buy Now Pay Later (BNPL). Menurut Bapak Ananta Nasution yang merupakan dosen sekaligus ketua tim penyelenggara kegiatan tersebut, dengan materi yang telah diberikan, penyelenggara berharap siswa-siswi SMK ARAS semakin mengenal berbagai macam produk keuangan, memahami macam-macam dan contoh-contoh investasi bodong, mengetahui bahaya dari investasi bodong, mampu mengelola keuangan, serta mampu mengelola aset keuangan secara produktif, dan yang paling penting, generasi muda tidak akan tertipu dan terjerumus dengan iming-iming investasi bodong.

Selain diisi oleh materi dan workshop, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini juga disertai dengan pengadaan pojok literasi keuangan di dalam lingkungan sekolah. Pojok Literasi Keuangan (PLK) ini dimaksudkan supaya siswa bisa lebih mudah menjangkau informasi terakit dengan literasi keuangan dan investasi, dan diharapkan siswa dapat menjadikan sarana PLK tersebut sebagai wadah untuk bisa berdiskusi dan selalu updates akan informasi terkait literasi keuangan dan investasi.

Acara ini diselenggarakan mulai pagi hingga siang hari dan dihadiri ini oleh 51 orang siswa-siswi. Para siswa dan siswi yang mengikuti kegiatan ini merasa bahwa kegiatan PkM tersebut sangat bermanfaat. Dengan kegiatan tersebut, pengetahuan dan informasi mereka terkait investasi keuangan meningkat. Mereka juga mulai mengenal macam-macam investasi bodong, mengetahui dampak negatifnya, dan mulai sadar untuk menghindari investasi bodong.

Senada dengan para siswi, Kepala Sekolah SMK ARAS juga melihat manfaat serta dampak positif dari kegiatan PkM Literasi Keuangan dan Investasi Bodong ini. Dengan semakin marak dan banyaknya generasi muda yang terjerat investasi bodong belakangan ini, maka kegiatan PkM ini tentu sangat bermanfaat dan dapat menjadi salah satu upaya mitigasi jeratan investasi bodong di generasi-Z, terutama siswa-siswi SMK ARAS.

Program Studi Manajemen FEB Universitas YARSI sebagai penyelenggara utama kegiatan ini merupakan Program Sarjana yang dikembangkan untuk mencetak lulusan yang mempunyai kemampuan manajerial, berjiwa kewirausahaan, mampu bersaing, dan siap bekerja di Era Industri 4.0. Keahlian khusus yang ditawarkan adalah: Manajemen Keuangan & Investasi, Manajemen Sumberdaya Manusia, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasional, dan Entrepreneurship.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI telah berpengalaman 32 tahun dalam meluluskan sarjana bidang manajemen dengan target lulusan yang berkarier sebagai akademisi, manajer, dan entrepreneur. Terlaksananya kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi oleh dosen-dosen prodi manajemen, utamanya pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025