Program MBG Tetap Bergulir Usai Libur Lebaran, Jangkau Lebih Banyak Penerima Manfaat

Program MBG Tetap Bergulir Usai Libur Lebaran, Jangkau Lebih Banyak Penerima Manfaat

JAKARTA – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan setelah libur Idul Fitri 2026. Program yang menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut bahkan akan memasuki fase perluasan cakupan sehingga dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah.

 

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kabar mengenai penghentian program MBG setelah Lebaran tidak benar. Ia memastikan program tersebut akan terus berjalan dan justru diperluas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

 

“Program MBG akan tetap jalan setelah Idul Fitri. Tidak ada rencana penghentian seperti yang beredar,” jelas Dadan Hindayana.

 

Menurut Dadan, setelah periode Idulfitri, program MBG akan memasuki tahap ekspansi layanan secara signifikan. Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pusat distribusi makanan bergizi bagi para penerima manfaat di berbagai wilayah.

 

“Jumlah SPPG akan mencapai 25.000 setelah Idul Fitri dan akan melayani lebih dari 61,2 juta penerima manfaat,” ujarnya.

 

Selain memperluas jangkauan program, BGN juga menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.

 

Dadan mengatakan bahwa penyajian menu MBG akan kembali menggunakan bahan makanan segar yang memenuhi standar mutu dan ketentuan gizi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

 

“Kami kembali ke menu segar agar kualitas layanan semakin baik dan manfaat gizinya optimal bagi para penerima,” tegas Dadan.

 

Keberhasilan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah juga menjadi indikator positif bagi keberlanjutan program ini secara nasional. Salah satu wilayah yang menunjukkan capaian signifikan adalah Provinsi Jawa Tengah yang hingga akhir Februari 2026 telah mencapai realisasi penerima manfaat sebesar 96,98 persen dari total sasaran.

 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa program MBG dapat berjalan secara efektif ketika didukung oleh koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

 

“Rupanya Jawa Tengah ini semua juaranya. Juara MBG, Kopdes, dan juara Swasembada Pangan,” kata Zulhas di Semarang, Jawa Tengah.

 

Menurutnya, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi rakyat.

 

”Pelaksanaan program tersebut turut melibatkan berbagai sektor ekonomi seperti petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga koperasi desa,” imbuhnya.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025