Program Listrik Masuk Desa Jadi Prioritas Utama Pemerintah
JAKARTA – Pemerintah terus mendorong pemerataan akses listrik ke seluruh pelosok negeri, khususnya di wilayah yang belum teraliri.
Dalam acara Diseminasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajulu mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 780 ribu rumah tangga di Indonesia yang belum menikmati akses listrik.
“Ini menunjukkan urgensi program karena masih ada saudara-saudara kita yang belum tersentuh listrik meski pembangunan telah masif,” kata Jisman
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menyiapkan roadmap Program Listrik Desa (Lisdes) dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp50 triliun. Program ini menargetkan penyaluran listrik ke 5.700 desa yang saat ini belum dilayani oleh PLN.
“Kami ingin desa-desa yang belum terjangkau PLN bisa segera mendapat layanan listrik yang berkelanjutan,” jelas Jisman.
Ia juga menegaskan pentingnya pemberian subsidi kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum memiliki akses listrik.
“Pemerintah berkomitmen memastikan masyarakat 3T mendapatkan akses listrik sebagai dasar penyaluran subsidi yang tepat sasaran,” ujarnya.
Ke depan, program elektrifikasi akan lebih terintegrasi lintas kementerian agar berkelanjutan dan efektif.
“Program sebelumnya menghadapi tantangan keberlanjutan, namun pemerintah kini memastikan agar layanan listrik dapat terus dinikmati masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa PLN dan Kementerian ESDM telah mengembangkan roadmap yang lebih komprehensif, tidak hanya mencakup desa, tetapi juga dusun.
“Kami sekarang menghitung berdasarkan dusun. Totalnya ada 10.068 desa dan dusun yang masuk dalam perencanaan elektrifikasi kami,” ungkapnya saat rapat dengan Komisi XII DPR.
Ia menyebut kebutuhan investasi tambahan sekitar Rp42,3 triliun untuk mewujudkan target tersebut.
“Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil sudah menyatakan dukungan penuh untuk program ini,” tegasnya.
Komitmen yang sama juga ditegaskan Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto.
“Listrik adalah kebutuhan primer. Melalui upaya ini, kami hadir untuk mewujudkan sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Sebagai contoh, PLN melalui UID Kaltimra telah menyelesaikan pembangunan jaringan listrik di sembilan desa, yang kini memungkinkan 275 keluarga menikmati layanan listrik secara berkelanjutan.
