Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Lanjutkan Pembangunan IKN Nusantara

Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Lanjutkan Pembangunan IKN Nusantara

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, proyek yang diharapkan dapat mengurangi beban Pulau Jawa sebagai pusat populasi dan kegiatan ekonomi. Prabowo menekankan bahwa proyek IKN merupakan prioritas nasional yang harus diselesaikan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan, Presiden Prabowo telah menetapkan target penyelesaian pembangunan IKN dalam waktu empat tahun. “Bagi beliau, IKN adalah ‘Ibu Kota Politik’ Indonesia, simbol pemerataan pembangunan yang akan mendukung stabilitas dan perkembangan nasional di berbagai sektor,” ujarnya

Selain itu, Prabowo menginstruksikan Otorita IKN (OIKN) untuk mempercepat penyelesaian fasilitas pemerintahan, termasuk gedung-gedung legislatif dan yudikatif. “Beliau berharap pada Agustus 2028, Sidang Paripurna DPR/MPR dapat dilaksanakan di IKN, bahkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 2029 bisa diselenggarakan di sana,” tambah Raja Juli.

Kehadiran IKN sebagai pusat administrasi di Kalimantan Timur tak hanya membawa perubahan fisik, tetapi juga dampak positif bagi ekonomi lokal. Ketua Lembaga Adat Paser Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Hasanuddin, mengatakan bahwa pemberdayaan yang dilakukan Otorita IKN telah meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. “Pendapatan usaha lokal meningkat, tadinya sekitar Rp5 juta sehari kini bisa mencapai dua kali lipatnya,” ujarnya.

Proyek IKN juga menjadi magnet investasi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Fahmi Prima Laksana, melaporkan bahwa realisasi investasi hingga triwulan III 2024 mencapai Rp55,82 triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp38,65 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp17,16 triliun. “Kami optimis target tahunan sebesar Rp76,02 triliun akan tercapai,” kata Fahmi.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan ekonomi di Indonesia, meski prosesnya memerlukan waktu. “Saya bertekad untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN. Kalau bisa, kita percepat,” ujarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di IKN, 12 Agustus lalu. Dengan optimisme tinggi, Prabowo yakin proyek ini akan selesai tepat waktu dan membawa perubahan signifikan bagi masa depan Indonesia.

Pemerintah optimis bahwa pembangunan IKN akan selesai sesuai target dan dapat mendorong pertumbuhan serta pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa. Presiden juga memastikan bahwa percepatan pembangunan IKN akan terus menjadi prioritas pemerintah demi terciptanya pusat pemerintahan baru yang modern dan berdaya saing global.

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

By 0

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih  Oleh: Catur Ronggo Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Tenggat agresif menunjukkan pemerintah ingin mempercepat eksekusi, bukan membiarkan transisi energi berhenti pada dokumen perencanaan. Target itu sekaligus menjadi tantangan koordinasi bagi kementerian, PLN, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem energi nasional untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi kapasitas listrik yang nyata. Pilihan energi surya memiliki dasar yang kuat. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Karena itu, megaproyek 100 GWp bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya mengubah sumber daya alam yang selama ini belum optimal dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk keseluruhan program mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Nilai tersebut memang sangat besar, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Bahlil juga memperkirakan program ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Dengan demikian, belanja pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Besarnya kebutuhan investasi juga membuka ruang kolaborasi antara negara dan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan skema Independent Power Producer bagi investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif. Apabila tidak terdapat penawaran yang memenuhi prinsip efisiensi, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan melalui Danantara. Pola ini menunjukkan negara tetap memegang kendali strategis, sekaligus membuka kesempatan bagi modal dan kemampuan usaha untuk mempercepat pembangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap agar pelaksanaan dapat dikawal secara terukur. Tahap awal diarahkan pada 17 GWp, dilanjutkan 18 GWp, kemudian sekitar 35 GWp pada fase berikutnya, sementara kapasitas sisanya akan ditetapkan melalui tahapan lanjutan. Peta jalan tersebut penting karena proyek sebesar 100 GWp membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, pembiayaan, teknologi penyimpanan, serta koordinasi lintas sektor.…

All Rights Reserved © 2025