Presiden Prabowo Siapkan Ribuan Rumah untuk Petani, Nelayan, dan Buruh
Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kesejahteraan kelompok masyarakat produktif melalui kebijakan rumah subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa pihaknya telah mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi masing-masing untuk petani, nelayan, dan buruh.
“Dari kuota 220.000 unit rumah subsidi yang kita siapkan tahun ini, masing-masing profesi seperti petani, buruh, dan nelayan kita alokasikan 20.000 unit. Ini bentuk komitmen negara untuk menjamin kehidupan yang lebih layak bagi para pejuang pangan dan tenaga rakyat,” ujar Ara, sapaan akrab Menteri PKP.
Kebijakan ini merupakan bagian dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dicanangkan pemerintah. Selain ketiga profesi tersebut, rumah subsidi juga dialokasikan untuk tenaga migran, nakes, hingga wartawan.
Menteri Ara menekankan pentingnya tepat sasaran dalam distribusi bantuan perumahan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) digunakan untuk menentukan penerima bantuan berdasarkan tingkat kemampuan belanja individu.
“Kita pastikan tidak ada lagi rumah subsidi yang salah sasaran atau kualitas bangunannya buruk. Kualitas jadi perhatian utama sesuai arahan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan mengundang perwakilan organisasi profesi untuk membahas teknis penyaluran, seperti asosiasi nelayan dan serikat buruh.
“Kami ingin memastikan distribusinya transparan, partisipatif, dan menyasar yang benar-benar membutuhkan,” tambah Ara.
Pengamat politik Tatok Sugiarto mengapresiasi langkah ini. Menurutnya, kelompok seperti petani dan nelayan adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional.
“Mereka adalah pejuang pangan untuk kelanjutan negeri ini. Pemerintah wajib hadir memberikan perlindungan, salah satunya melalui tempat tinggal yang layak,” ujarnya.
Rumah-rumah subsidi ini akan dibangun secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan dipantau langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjamin kualitas dan lokasi yang tepat.
Kebijakan ini juga didukung oleh kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen kini turun menjadi 4 persen, guna mendorong sektor pembiayaan rumah bagi masyarakat.
Langkah ini dinilai menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar berpihak kepada kelompok akar rumput yang selama ini menjadi pilar ekonomi nasional. []
