Jakarta – Setelah dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menerima arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penyelesaian pembangunan ini dalam waktu 3-4 tahun.
“Presiden Prabowo meminta agar pembangunan IKN bisa rampung dalam waktu 3-4 tahun,” Ungkap Basuki
Basuki menjelaskan bahwa setiap tahap pembangunan akan diupayakan seefisien mungkin, dengan pengelolaan program kerja dan anggaran yang jelas.
“Kalau saya, selama itu sudah ada program dan anggarannya ada, saya kerjakan. Sudah tahu gaya kerja saya, kan?” ujar Basuki.
Ia juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan ini dapat direalisasikan dengan dukungan penuh berbagai pihak, terutama dari kementerian terkait.
Langkah percepatan pembangunan IKN ini merupakan bagian dari komitmen kuat pemerintahan Prabowo untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang berfungsi penuh dan sebagai simbol pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.
Dengan demikian, IKN diharapkan mampu menjadi pemicu tumbuhnya berbagai sektor pembangunan di Kalimantan Timur dan wilayah sekitarnya, menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi Indonesia.
Dalam rangka memperkuat pelaksanaan proyek ini, Basuki melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Wakil Menteri Diana Kusumastuti.
Pertemuan tersebut fokus pada pembahasan kelanjutan tahap pertama pembangunan IKN yang ditargetkan selesai pada tahun 2027. Selain itu, Basuki meminta tambahan personel dari Kementerian PU untuk mempercepat pekerjaan teknis yang ada, demi memastikan seluruh aspek pembangunan dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan.
Menteri Dody menyatakan dukungan penuh terhadap IKN.
“Kami siap mendukung agar penyelesaian seluruh ekosistem IKN berjalan lancar,” tegasnya,
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap kelanjutan pembangunan IKN.
“Beberapa proyek infrastruktur akan kita bangun dan lanjutkan sesuai instruksi Presiden,” ujar AHY.
Ia menjelaskan bahwa prioritas utama pembangunan tahap awal meliputi fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang memungkinkan IKN berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan.
Percepatan ini diharapkan dapat menjadikan IKN sebagai simbol kuat pemerataan pembangunan Indonesia, memperkuat peran Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan modern dan berkelanjutan.
