• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Presiden Jokowi Pastikan Pembangunan Infrastruktur di IKN Terus Berkembang Signifikan

Presiden Jokowi Pastikan Pembangunan Infrastruktur di IKN Terus Berkembang Signifikan

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 17 September 2024

Presiden Jokowi Pastikan Pembangunan Infrastruktur di IKN Terus Berkembang Signifikan

Oleh: Fitri Lubis

Progres pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) baru, Nusantara, menunjukkan peningkatan yang semakin pesat dalam beberapa bulan terakhir. Berbagai proyek strategis yang tengah digarap oleh pemerintah bersama sejumlah pihak swasta telah memberikan dampak yang nyata terhadap perkembangan kawasan yang menjadi pusat perhatian nasional tersebut.

Sumber dari lingkungan pemerintahan mengungkapkan bahwa sejumlah proyek, seperti jalan utama, jembatan penghubung antar-wilayah, serta fasilitas umum lainnya, telah berhasil menyelesaikan beberapa tahapan penting. Meski tantangan dalam segi cuaca dan logistik sempat menghambat proses pengerjaan, namun hal ini tidak mengurangi komitmen para kontraktor dan pemangku kepentingan untuk terus mengejar target yang telah ditetapkan.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dikabarkan terus melakukan monitoring ketat terhadap perkembangan setiap proyek yang berjalan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa kualitas dan kecepatan pembangunan tetap sejalan dengan visi jangka panjang dari proyek IKN, yang diharapkan mampu menjadi representasi Indonesia di masa depan.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia terhadap kelanjutan pembangunan Nusantara, termasuk yang paling menjadi perhatian yakni dalam pembangunan infrastruktur dan investasi yang akan terus dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Ia menyoroti bahwa perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 menjadi tonggak penting yang menandai transformasi IKN menjadi New Economic Hub yang dirancang untuk memperluas pertumbuhan ekonomi dan diwariskan bagi generasi mendatang. Ia menggambarkan IKN sebagai “City in the making and dream in the progress” yakni kota yang menjadi contoh prinsip-prinsip pembangunan kota modern yang berkelanjutan, inovasi, dan inklusivitas.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam memastikan bahwa proyek monumental ini tetap berjalan, terlepas dari perubahan pemerintahan, menunjukkan betapa pentingnya IKN dalam cetak biru masa depan bangsa. Penegasan bahwa pembangunan infrastruktur dan investasi di Nusantara akan diteruskan memberikan kepercayaan kepada investor dan masyarakat, bahwa proyek ini bukan sekadar gagasan politik jangka pendek, tetapi langkah strategis untuk masa depan jangka panjang.

Istilah “City in the making and dream in the progress” ini mencerminkan bahwa Nusantara adalah sebuah kota yang dibangun bukan hanya dengan bahan material fisik, tetapi juga dengan visi besar yang melibatkan keberlanjutan, inovasi, dan inklusivitas. Di tengah pesatnya urbanisasi dan perubahan iklim global, Nusantara berupaya menjadi contoh kota modern yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengapresiasi kemajuan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang menunjukkan akselerasi signifikan sejak awal tahun 2024. Ia mengatakan IKN semakin berkembang dan mulai menunjukkan perubahan nyata dengan dukungan dana publik dan keterlibatan banyak pihak, seperti pembangunan boulevard di Sumbu Kebangsaan.

Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang akselerasi pembangunan sejak awal tahun 2024 mencerminkan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan IKN sebagai proyek nasional. Keberadaan boulevard di Sumbu Kebangsaan menjadi simbol penting yang mewakili aspek perencanaan infrastruktur yang matang dan berorientasi pada kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Fasilitas tersebut bukan sekadar jalan, tetapi juga representasi dari integrasi ruang publik yang mampu mendorong interaksi sosial dan aktivitas ekonomi di masa depan.

Anggaran publik memegang peranan vital dalam suksesnya proyek ini, namun yang lebih utama adalah partisipasi berbagai elemen, baik dari kalangan swasta maupun komunitas secara luas. Dengan sinergi ini, pengembangan IKN bukan sekadar proyek milik pemerintah, tetapi juga proyek yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia.

Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam membangun infrastruktur di IKN juga patut diapresiasi. Kehadiran fasilitas seperti Boulevard di Sumbu Kebangsaan menjadi bukti konkret dari upaya pemerintah untuk tidak hanya fokus pada estetika, tetapi juga fungsionalitas kota yang dapat menunjang kehidupan warganya. Dengan fasilitas ini, IKN diproyeksikan menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang mampu menarik perhatian dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengungkapkan bahwa rencana besar pembangunan Kalimantan semakin jelas, dengan kehadiran Ibu Kota Negara (IKN), yang diperkuat oleh dukungan superhub economy dari kota-kota penyangga, termasuk di Kalimantan Utara yang tengah mempersiapkan Kawasan Industri Hijau terbesar. Ia menambahkan bahwa kehadiran IKN menjadi berkah bagi Kalimantan Timur, dengan bukti pertumbuhan ekonomi dan minat investasi yang meningkat pesat sejak penetapan IKN pada tahun 2019. Akmal juga menekankan bahwa IKN berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan semakin masifnya perkembangan infrastruktur di IKN, tidak hanya menjadi simbol masa depan Indonesia, tetapi juga warisan bagi generasi mendatang yang dapat menikmati hasil dari pembangunan yang lebih merata. Juga menjadi harapan untuk merealisasikan Ibu Kota baru yang modern dan ramah lingkungan semakin mendekati kenyataan.
*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Digital Ekonomi Inovasi Foundation

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.