• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Presiden Jokowi Pastikan Pembangunan IKN Sukses Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Presiden Jokowi Pastikan Pembangunan IKN Sukses Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Lokal

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 9 September 2024

Presiden Jokowi Pastikan Pembangunan IKN Sukses Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Oleh: Muhibbin Gofar

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan langkah pemerintah untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya terfokus di Pulau Jawa. IKN yang digagas oleh Presiden Jokowi juga menjadi simbol identitas bangsa yang mengedepankan green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efisien serta efektif.

Sejak awal, IKN dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. IKN diharapkan menjadi simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru, yang mampu menghasilkan efek berganda dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang lebih merata ke wilayah luar Jawa demi mendukung visi Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045.

Pemindahan IKN diprediksi akan menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Dengan konektivitas yang baik, arus perdagangan di lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat meningkat. Pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa juga diharapkan mengurangi kesenjangan antar wilayah, mendorong perdagangan, investasi, serta diversifikasi ekonomi, sehingga menambah nilai ekonomi pada sektor non-tradisional di berbagai wilayah di luar Jawa.

Pembangunan IKN tentunya juga menawarkan potensi besar bagi sektor ekonomi lokal, terutama di bidang pertanian. Presiden Jokowi menyoroti peluang menjanjikan ini bagi petani dan produsen pertanian lokal. Potensi ekonomi sektor pertanian di daerah sekitar IKN diperkirakan akan meningkat secara signifikan.

Permintaan dari pasar baru seperti IKN dapat dimanfaatkan oleh petani lokal untuk mengirimkan kelebihan hasil tani, seperti beras, untuk memenuhi permintaan pasar baru di IKN. Tidak hanya beras, kehadiran IKN diperkirakan akan meningkatkan permintaan berbagai produk pertanian lainnya, seperti sayuran dan bawang, yang dapat dipasok dari surplus produksi di daerah sekitar. Sebagai contoh, Presiden menyebutkan bahwa kelebihan produksi bawang yang terjadi saat ini dapat dengan mudah dikirim untuk memenuhi kebutuhan IKN dan dijual dengan harga menguntungkan.

Selain itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa IKN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berfokus pada prinsip keberlanjutan. Sebab, visi pembangunan IKN adalah menjadikannya sebagai model kota berkelanjutan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan. Maka dari itu, penting untuk melakukan transformasi ekonomi, terutama dalam kaitannya dengan ekonomi hijau.

Penting juga beralih dari pola ekonomi lama ke pola ekonomi baru sebagai tanggapan terhadap perubahan lanskap ekonomi global dan geopolitik yang cepat berubah. Perubahan geopolitik global memerlukan transformasi ekonomi Indonesia yang signifikan, di mana IKN harus menjadi bagian integral dari transformasi ini.

Presiden mengapresiasi inisiatif sejumlah perusahaan dalam mengembangkan digitalisasi di kawasan IKN. Langkah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mengadopsi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, yang mampu meningkatkan daya saing produk lokal.

Dampak positif pembangunan IKN bagi perekonomian lokal juga terlihat pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyatakan bahwa peningkatan di sektor pariwisata terlihat dari jumlah kunjungan yang meningkat drastis. Kunjungan ini mencakup wisatawan dan kunjungan kerja dari luar daerah. Migrasi penduduk yang bekerja pada proyek strategis nasional turut berkontribusi. Tingkat hunian dan bisnis kuliner di IKN dan sekitarnya terus bertambah.

Ririn juga menjelaskan bahwa berbagai jenis pariwisata, mulai dari budaya, kuliner, alam, hutan, hingga religi, saat ini laku keras. Dinas Pariwisata dan Badan Otorita bekerja sama untuk menguatkan area wisata baru, salah satunya Goa Tapak Raja di Penajam Paser Utara (PPU), yang dikembangkan menjadi destinasi terdekat dari IKN setelah Bukit Bengkirai. Area ini tidak hanya menawarkan tempat wisata, tetapi juga pusat oleh-oleh dari UMKM lokal.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Kaltim, Heny Purwaningsih, menyampaikan bahwa hadirnya IKN harus dimanfaatkan sebagai momen berharga bagi UMKM setempat untuk terus berkompetisi dengan lebih baik dan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki Kaltim secara maksimal.

Prestasi Kaltim sebagai provinsi dengan belanja UMKM koperasi terbesar kedua di Indonesia menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pengembangan perkonomian lokal. Ini adalah saat yang tepat bagi sekotr bisnis, seperti hotel dan restoran di Kaltim untuk lebih banyak menggunakan produk lokal, sehingga manfaat pembangunan IKN dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat setempat, terutama para pelaku UMKM.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mantan Dekan FISIP Universitas Mulawarman, Prof. Sarosa yang menyoroti berpindahnya IKN ke Kalimantan Timur akan mendistribusikan devisa dari pusat ke daerah. Hal ini akan berdampak pada perkembangan perekonomian daerah dan wilayah tengah dan timur Indonesia yang selama ini ketinggalan dari wilayah barat. Dengan demikian, ekonomi lokal akan meningkat pesat dan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia akan segera tercapai.

Meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di wilayah IKN dan sekitarnya, UMKM dan ekonomi krearif lokal lainnya akan mendapatkan manfaat langsung berupa peningkatan permintaan dan peluang kolaborasi bisnis. Dukungan yang konsisten dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat akan memastikan bahwa pembangunan IKN bukan hanya menjadi simbol kemajuan nasional, tetapi juga membawa dampak positif yang nyata bagi ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan IKN dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan.

*) Pengamat ekonomi dan UMKM asal Kalimantan Timur

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.