Presiden Jokowi Optimis Hilirisasi Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia

Presiden Jokowi Optimis Hilirisasi Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia

Oleh : Arzan Malik Narendra

Presiden Joko Widodo, dalam berbagai kesempatan, telah menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam sebagai strategi utama untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Hilirisasi ini dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dalam acara pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Presiden kembali menegaskan bahwa proses hilirisasi pada sektor nikel dan sumber daya lainnya telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Beberapa tahun terakhir, kebijakan hilirisasi industri nikel telah menghasilkan lompatan penerimaan negara yang sangat besar. Jika pada tahun 2015 ekspor nikel Indonesia hanya bernilai Rp45 triliun, maka setelah diterapkannya kebijakan hilirisasi, pada 2023 nilai ekspor nikel melonjak tajam hingga mencapai Rp520 triliun.
Hal ini menunjukkan betapa besar potensi yang bisa diraih jika Indonesia mampu mengolah sumber daya alamnya secara mandiri, tanpa harus bergantung pada ekspor bahan mentah semata. Peningkatan ini tidak hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan tambang, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi negara melalui pajak dan penerimaan lainnya, seperti pajak perusahaan, pajak karyawan, bea ekspor, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Pentingnya hilirisasi tidak hanya terbatas pada sektor nikel, tetapi juga meluas ke sektor tembaga dan bauksit. Presiden menyampaikan bahwa dua smelter besar yang sedang dikembangkan di Amman-Sumbawa dan Freeport-Gresik dengan nilai investasi yang mencapai Rp50-60 triliun akan segera beroperasi.
Kedua smelter ini diproyeksikan akan memberikan dampak ekonomi yang besar melalui peningkatan nilai tambah dari bahan baku yang diolah menjadi produk setengah jadi. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga menjadi pemain utama dalam rantai pasokan global.
Selain itu, Jokowi juga mengarahkan perhatian pada sektor-sektor padat karya lainnya yang berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi yang besar, seperti industri rumput laut. Indonesia memiliki potensi besar dalam industri ini, mengingat panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia adalah salah satu yang terpanjang di dunia.
Rumput laut tidak hanya bisa diolah menjadi produk makanan, tetapi juga memiliki berbagai turunan, seperti pupuk organik, agar-agar, kosmetik, tepung, hingga minyak untuk pesawat terbang. Presiden menekankan pentingnya pengembangan industri ini sebagai salah satu sektor yang dapat membantu Indonesia keluar dari ketergantungan pada komoditas mentah.
Meski demikian, tantangan dalam proses hilirisasi ini tidaklah sedikit. Presiden Jokowi menyoroti kelemahan dalam riset dan pengembangan (R&D) di sektor pertanian yang menyebabkan rendahnya produktivitas, terutama pada komoditas seperti kopi dan kakao.
Dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Vietnam, yang berhasil meningkatkan produksi kopinya dengan pesat, Indonesia masih tertinggal, meski memiliki sejarah yang lebih lama dalam produksi komoditas ini. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan riset yang memadai, potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam berbagai sektor ekonomi belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
Di sisi lain, pemerintah juga telah mengambil langkah konkrit untuk mendukung proses hilirisasi ini, terutama melalui penyediaan infrastruktur yang memadai. Salah satu contohnya adalah dukungan PT PLN (Persero) dalam menghadirkan pasokan listrik yang andal bagi smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik.
Dengan beroperasinya smelter PTFI, Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, optimis bahwa industri-industri turunan lainnya juga akan tumbuh, menciptakan efek berganda bagi perekonomian Jawa Timur dan Indonesia secara keseluruhan.
Oleh karena itu, harapan Presiden Jokowi adalah bahwa hilirisasi ini akan semakin berkembang dan mencakup lebih banyak sektor ekonomi. Meski dirinya akan segera pensiun dari kursi kepresidenan, Presiden Jokowi optimis bahwa arah kebijakan hilirisasi yang telah dimulai akan terus berlanjut dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju.
Terkait hilirisasi, Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Athor Subroto, mengapresiasi upaya Presiden Jokowi dalam menjaga stabilitas ekonomi, salah satunya melalui hilirisasi. Menurutnya, kebijakan hilirisasi yang diterapkan Jokowi menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat ekonomi domestik karena dapat memberikan multiplier effect.
Dengan demikian, dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun akademisi, sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa hilirisasi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan segala tantangan dan peluang yang ada, hilirisasi sumber daya alam merupakan jalan terbaik bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat posisi negara ini di pasar global. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, langkah-langkah konkrit telah diambil untuk mewujudkan visi ini, mulai dari sektor mineral hingga sektor-sektor padat karya seperti rumput laut.
Namun, kerja keras belum selesai. Keberlanjutan kebijakan ini membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak. Mari kita bersama-sama mendukung upaya hilirisasi ini demi Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing tinggi.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Siber Nusa

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By 0

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

All Rights Reserved © 2025