• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Presiden Jokowi Meninggalkan Legacy Luar Biasa Dalam Bidang Infrastruktur Dan Lainnya

Presiden Jokowi Meninggalkan Legacy Luar Biasa Dalam Bidang Infrastruktur Dan Lainnya

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 5 October 2024

Presiden Jokowi Meninggalkan Legacy Luar Biasa Dalam Bidang Infrastruktur Dan Lainnya

Jakarta,- Selama 10 tahun kepemimpinannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah banyak berkontribusi dalam memajukan ekonomi Indonesia. Jokowi telah meninggalkan legacy yang luar biasa. Hal tersebut dikatakan oleh Telisa Aulia Falianty Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dalam program acara Sapa Indonesia Malam yang disiarkan oleh Kompas TV (4/10/2024).

“Kita memberikan apresiasi Pak Jokowi bahwa beliau merupakan Bapak Infrastruktur Indonesia karena meninggalkan Legacy luar biasa” katanya.

Lebih lanjut Telisa Aulia Falianty menyampaikan pembangunan infrastruktur memberikan multiplayer effect yang cukup besar, karena pada dasarnya karakteristik infrastruktur di Indonesia dibangun sebagai padat karya.

“Banyak Proyek Strategi Nasional (PSN) yang menyerap lapangan kerja, oleh karena kita saat ini sedang mendorong pemenuhan target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pembangunan infrastruktur dengan produk lokal, seperti industri semen, transportasi dan seterusnya itu dari ekonomi domestik”

Pembangunan infrastruktur memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat, karena ada efisiensi yang terjadi dalam kegiatan keseharian masyarakat

“Itu tentu sangat berdampak, kita sebagai masyarakat merasakan efisiensi kegiatan kita dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut” lanjutnya,

Telisa mengatakan di bidang infrastruktur teknologi kecepatan internet kita mengalami percepatan, seperti dari 4G menjadi 5G sehingga kita semakin mudah melakukan komunikasi dan produktivitas.

Pemerintahan yang akan datang terus melanjutkan pembangunan infrastruktur tersebut. Termasuk juga akses mobilitas, karena ada beberapa daerah kita yang terpencil itu sulit diakses menggunakan jalan darat, misalkan harus melalui jalur laut ataupun udara.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan peningkatan pembangunan infrastruktur memberikan bukti bagi semua meningkatkan konektivitas.

“pembangunan infrastruktur masif memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade” katanya.

Lebih lanjut Susiwijono menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini fokus dalam membangun konektivitas dan mobilitas, seperti bandara, pelabuhan, jalur kereta api, kemudian ada juga terkait energi hingga kedaulatan pangan dengan 53 bendungan, food estate dengan jaringan irigasi.

Dalam hal hilirisasi pemerintah telah membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sampai hari ini sudah ada 22 yang tersebarnya 15 berada di luar Jawa sehingga mendorong ekonomi inklusif. Capaian tenaga kerjanya tambahannya sudah 122 ribu tenaga kerja.

Susiwijono mengatakan terkait daerah terdepan terluar dan tertinggal (3T) sudah mendorong perekonomian di daerah perbatasan, seperti di Jayapura, Irian, kemudian ada juga perbatasan dengan Timor Leste.

“Kalau kita lihat dari PSN, ini setiap saat kita rubah dengan Kepres ataupun Permenko, dengan daftar PSN selalu bertambah. Ini semua proyek multi years, sehingga dari sisi jumlah, relatif seluruhnya sudah selesai dan sebagian masih dalam proses” katanya.

Untuk keberlanjutan ke depan, pemerintah ingin mendorong kembali beberapa infrastruktur yang sudah dibangun dalam 10 tahun ini, nanti kelanjutannya seperti apa. Sebagai contoh, tadi dari 61 bendungan sudah 53, berikutnya kita mendorong jaringan irigasinya, mengoptimalkan pemanfaatan bendungan itu sendiri.

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.