Presiden Jokowi Dorong Upaya taktis Untuk Selesaikan Konflik di Myanmar
Jakarta- Presiden Jokowi mendorong negara-negara ASEAN untuk melakukan langkah-langkah taktis dan upaya ekstra dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.
“Kita butuh upaya yang lebih taktis dan extraordinary untuk implementasikan 5PC,” kata Presiden
Presiden mengingatkan Konsensus Lima Poin adalah upaya kolektif ASEAN sebagai keluarga yang telah disepakati para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 april 2021.
Konsensus lima butir ASEAN untuk Myanmar itu mencakup segera diakhirinya kekerasan; penyelenggaraan dialog di antara semua pihak; penunjukan utusan khusus; mengizinkan bantuan kemanusiaan dari ASEAN; dan mengizinkan utusan khusus mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.
Presiden Jokowi melanjutkan, Indonesia sudah melakukan 145 pendekatan dengan 70 stakeholder selama 9 bulan terakhir.
“Dan Indonesia melihat sudah mulai muncul trust antara satu stakeholder dengan yang lain, kecuali dengan junta militer,” ucap Presiden
Dirinya pun menilai bahwa saat ini menjadi momentum yang tepat untuk mendorong dilakukannya dialog nasional secara inklusif sebagai kunci penyelesaian krisis politik di sana.
Tak hanya itu, bantuan kemanusiaan ASEAN yang disalurkan melalui AHA center terus dilakukan, meski prosesnya masih sangat panjang.
“Oleh sebab itu demi kepentingan keluarga ASEAN, kita harus berani mengevaluasi diri membahas permasalahan secara terbuka dan mencari solusi bersama,” terang Presiden.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengakui bahwa isu Myanmar masih menjadi pekerjaan rumah bagi blok. ASEAN, menurutnya, akan sepenuhnya maju jika krisis ini tuntas.
Sebagai informasi, dalam KTT ke-43 di Jakarta pada 5-7 September 2023, Myanmar tidak diundang hadir. Hal itu disebabkan adanya gejolak politik dan keamanan akibat kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer.
Myanmar tidak pernah lagi diundang alias dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan.
***
