Presiden Jokowi Bangkitkan Petani Muda Aceh Lewat AMANAH di Jambore Makmur 2024

Presiden Jokowi Bangkitkan Petani Muda Aceh Lewat AMANAH di Jambore Makmur 2024

ACEH – Ratusan petani muda binaan program Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) berkumpul dalam Jambore Makmur 2024 yang digelar di Aceh. Acara ini merupakan kolaborasi antara AMANAH yang dijalankan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pupuk Indonesia. Jambore tersebut diadakan di Lapangan Rindam Iskandar Muda, Aceh Besar, dan menghadirkan petani muda dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh, Jawa Barat, hingga Papua.

Program AMANAH berkomitmen kuat untuk mengembangkan sektor pertanian di Aceh, dengan tujuan mendorong generasi muda agar terlibat aktif dalam dunia pertanian.

Ketua Dewan Analisis Strategi (DAS) BIN, Letjen TNI (Purn) Dr. Muhammad Munir, dalam konferensi persnya menyampaikan betapa pentingnya peran generasi muda dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

“Di sini BIN berkomitmen untuk ikut serta. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, ikut serta. Apalagi bicara Aceh,” ujar Muhammad Munir.

Jambore Makmur yang digagas oleh Pupuk Indonesia sejalan dengan semangat program AMANAH. Acara ini bertujuan untuk memanfaatkan bonus demografi dengan memberdayakan petani muda yang memiliki potensi besar di sektor pertanian. Melalui kegiatan ini, para petani muda diajak untuk bertukar informasi dan pengetahuan seputar pertanian di daerah masing-masing. Pertukaran ini diharapkan dapat membangun jejaring petani muda di seluruh Indonesia, yang kemudian bisa memajukan sektor pertanian secara nasional.

Dalam sesi konferensi pers, Muhammad Munir juga menjelaskan bahwa program AMANAH memiliki tujuh sektor unggulan yang menjadi fokus utama. Salah satunya adalah sektor pertanian, yang bertujuan untuk memberdayakan petani muda dari seluruh Aceh. Program ini bukan hanya sekadar memberikan pelatihan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang memungkinkan generasi muda Aceh berinovasi dan meningkatkan produktivitas di bidang pertanian.

Muhammad Munir menekankan pentingnya sinergi antara program AMANAH dan program lain yang serupa, seperti Papua Youth Creative Hub (PYCH) yang telah sukses dijalankan di Papua. Kedua program ini diharapkan dapat bekerja sama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Indonesia itu luas, besar. Ibarat burung garuda, kalau sayap timur itu Papua, sayap yang membentang di wilayah barat ini Aceh. Kalau dua sayap ini sehat, kuat, unggul, maka burung garuda Indonesia bisa terbang bebas sangat tinggi. Ini harapan kita,” ungkap Muhammad Munir.

Jambore Makmur 2024 ini memberikan kesempatan besar bagi para petani muda untuk belajar dan berkembang.

Salah satu peserta, Bella Kusuma, yang merupakan petani milenial binaan AMANAH, menyatakan rasa senangnya bisa bergabung dalam acara ini. Ia merasa program AMANAH telah berhasil menginspirasi dan memotivasi generasi muda Aceh untuk terjun ke dunia pertanian.

“Yang diharapkan untuk sektor pertanian untuk anak muda milenial ini, dia agak malu kalau misalnya jadi petani. Yang diharapkan itu membangun semangat petani muda untuk bergerak di bidang pertanian yang lebih maju, yang bisa bersaing di kancah internasional,” ungkap Bella.

Salah satu tujuan dari program AMANAH adalah menghilangkan stigma bahwa profesi petani tidak menarik bagi generasi muda. Melalui berbagai pelatihan dan kegiatan seperti Jambore Makmur, AMANAH berhasil memperkenalkan pertanian sebagai sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama dalam konteks pertanian modern yang menggunakan teknologi dan inovasi.

Melalui kolaborasi dan inovasi, AMANAH diharapkan terus menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh dan membawa pertanian Aceh menuju masa depan yang lebih cerah.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025