PPLN Kualalumpur Tegaskan Tidak Ada Intervensi Intelijen Dalam Proses Pemilu

PPLN Kualalumpur Tegaskan Tidak Ada Intervensi Intelijen Dalam Proses Pemilu

Jakarta – PPLN Kualalumpur melakukan komunikasi secara intens dengan KPU RI terkait kelancaran proses Pemilu, termasuk mengklarifikasi isu-isu hoax yang beredar di media sosial.

Ketua (Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Umar Faruk mengatakan bahwa video-video yang beredar dan viral di media sosial terkait dengan isu pencurian surat suara, penyuapan pihak POS Malaysia untuk mendapatkan surat suara dan keterlibatan pejabat pemerintah dalam memanipulasi Pemilu tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar yang dilakukan oleh oknum tertentu yang memiliki kepentingan dalam Pemilu 2024.

“PPLN secara intens melakukan komunikasi dengan KPU RI serta telah mengklarifikasi isu-isu hoax yang beredar di media sosial tersebut,” kata Umar Faruk kepada Media

Ketua PPLN Malaysia tersebut juga dengan tegas membantah adanya keterlibatan anggota BIN a.n Hermanto yang dituduh mengintervensi PPLN maupun Panwaslu KL dalam proses tahapan Pemilu

“Tuduhan tersebut sengaja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan BIN sebagai lembaga pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono, juga merespons video beredar yang menuduh adanya intervensi intelijen dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kuala Lumpur.

“Daftar pemilih ditetapkan berdasarkan hasil rapat Pleno PPLN Kuala Lumpur,” jelasnya.

Selain PPLN Kualalumpur, rapat pleno ttersebut juga dihadiri perwakilan partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Kuala Lumpur.

Sementara itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa secara keseluruhan, situasi Pemilu di Kuala Lumpur berjalan dengan baik. PPLN Kuala Lumpur sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

“Pemilihan di luar negeri, sampai hari ini berjalan dengan baik, tertib dan situasi ini Kemlu juga tahu karena PPLN ada kepala kantor perwakilan dan kami koordinasi erat apa pun perkembangan untuk memastikan layanan kita di luar ngeri dapat maksimal,” tuturnya kepada media

Untuk diketahui, para Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia telah melakukan pencoblosan Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) World Trade Center (WTC) di Kuala Lumpur. Antusiasme WNI di Malaysia sangat terlihat karena berkesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya sesuai hati Nurani masing-masing. [-red]

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

By 0

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar  Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. …

All Rights Reserved © 2025