Pesiden Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Hapus Sistem Outsourcing
JAKARTA – Saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah monumental dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai komitmen pemerintah untuk menghapus sistem _outsourcing_ yang menjadi tuntutan utama buruh. Ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh yang memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta.
“Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” tegasnya disambut tepuk tangan meriah peserta aksi.
Presiden juga menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam jika ada ketidakadilan terhadap buruh. Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mencegah pemutusan hubungan kerja sepihak, serta mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perlindungan Pekerja Laut dan Perikanan.
Menambah catatan sejarah, kehadiran Presiden Prabowo dalam aksi May Day ini disebut sebagai yang pertama sejak era Presiden Soekarno pada 1965. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut momen tersebut sebagai bukti nyata keberpihakan negara pada kaum buruh.
“Apresiasi dan penghargaan untuk Presiden Prabowo. Ini simbol bahwa negara hadir,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyatakan dukungan atas usulan tokoh serikat buruh untuk menjadikan Marsinah, aktivis buruh yang gugur pada 1993, sebagai Pahlawan Nasional.
“Jika seluruh pimpinan buruh sepakat, saya akan dukung Marsinah menjadi Pahlawan Nasional,” kata Prabowo.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa beberapa dari enam tuntutan buruh tahun ini sedang dalam proses. Di antaranya mitigasi PHK yang kini digarap melalui Satgas Perluasan Kesempatan Kerja.
“Tuntutan sedang dalam proses, yang digarap melalui Satgas,” jelas Prasetyo.
Dari sisi pekerja, Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS menyampaikan aspirasi agar Presiden Prabowo memberi perlindungan lebih besar bagi pekerja di industri padat karya, seperti Industri Hasil Tembakau (IHT), yang saat ini terancam oleh peraturan pemerintah yang dinilai memberatkan. Ia juga mendorong pemberlakuan pembebasan PPh 21 untuk pekerja sektor ini guna menjaga daya beli di tengah tantangan global.
Langkah-langkah Presiden Prabowo di Hari Buruh 2025 ini menandai babak baru perjuangan buruh di Indonesia, sekaligus mencerminkan tekad pemerintah untuk lebih mendengar, merangkul, dan bertindak demi keadilan sosial bagi seluruh tenaga kerja Indonesia.
Dewan ini nantinya akan berisi tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia dan bertugas memberi masukan kepada Presiden, khususnya dalam merevisi kebijakan dan regulasi yang dinilai tidak adil bagi pekerja. Salah satu tugas utama dewan ini adalah mengkaji mekanisme transisi penghapusan outsourcing, dengan tetap menjaga iklim investasi agar dunia usaha tetap tumbuh dan tenaga kerja tetap terserap.
(*/rls)
