• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Peran Keluarga Penting Lindungi Anak dari Bahaya Judi Daring

Peran Keluarga Penting Lindungi Anak dari Bahaya Judi Daring

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 5 April 2025

JAKARTA – Judi daring (online) menjadi salah satu masalah sosial yang semakin meresahkan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak. Dalam beberapa tahun terakhir, maraknya platform judi online yang bisa diakses melalui perangkat digital telah mengancam generasi muda dengan potensi kerusakan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk memainkan peran utama dalam melindungi anak-anak mereka dari bahaya tersebut.

 

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kawiyan, menekankan bahwa kebijakan pemerintah yang baru-baru ini disahkan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari konten berbahaya di dunia digital, termasuk judi daring.

 

“PP tersebut berisi tentang kewajiban, tanggung jawab, dan larangan yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang memiliki platform media sosial yang produk, fitur, atau layanannya diperuntukkan bagi anak atau dapat diakses oleh anak-anak,” ujar Kawiyan.

 

PP ini mewajibkan PSE untuk mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali sebelum anak-anak dapat mengakses produk atau fitur di platform yang mereka kelola. Dengan adanya regulasi ini, KPAI berharap dapat meminimalisir potensi kerugian yang dapat dialami anak-anak akibat kecanduan judi daring atau terpapar konten yang merusak.

 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam pencegahan judi daring di kalangan anak-anak. Menurutnya, langkah pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga.

 

“Mau tidak mau kita harus rajin cek handphone-nya anak-anak kita, untuk kemudian bisa mengetahui. Karena kalau tidak begitu, tentunya ini pelan-pelan generasi muda kita akan mengalami kerusakan,” ungkapnya.

Selain itu, Jenderal Sigit juga mengingatkan orang tua untuk tidak hanya pasif, tetapi proaktif dalam mengawasi aktivitas daring anak-anak mereka.

 

Keterlibatan orang tua dalam kehidupan digital anak-anak mereka sangat penting. Jenderal Sigit menambahkan bahwa anak-anak di bawah umur sering kali tidak sadar akan bahaya judi online dan tertarik untuk ikut bermain. Oleh karena itu, edukasi dini mengenai dampak buruk dari judi daring perlu dilakukan oleh orang tua, agar anak-anak memiliki kesadaran tentang risiko yang dapat mereka hadapi.

 

“Tentunya harus kita cegah caranya, gimana ya mulai dari hal yang bersifat dini preventif pencegahan. Tentunya harus kita sosialisasikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita tentang bahaya judi online,” tambah Kapolri.

 

Di sisi lain, pakar komunikasi digital, Niken Widiastuti, menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Niken mengatakan bahwa orang tua harus lebih waspada terhadap aktivitas daring anak-anak mereka dan memberi edukasi tentang bahaya judi daring sejak usia dini. Selain itu, Niken juga menekankan bahwa orang tua perlu menjalin hubungan yang lebih dekat dengan anak-anak mereka, agar anak merasa nyaman untuk berdiskusi mengenai masalah yang mereka hadapi di dunia digital.

 

Menurut Niken, komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak merupakan kunci utama dalam mencegah anak-anak terjerumus ke dalam dunia judi online.

 

“Komunikasi yang terbuka sangat diperlukan agar anak-anak merasa nyaman untuk berbicara tentang apa yang mereka hadapi di dunia digital. Ini adalah langkah awal untuk mencegah mereka terpengaruh oleh bahaya judi daring,” jelasnya.

 

Kebijakan pemerintah yang memperkuat perlindungan anak dalam dunia digital, seperti yang tertuang dalam PP terbaru, sejalan dengan upaya keluarga dalam melindungi anak dari konten negatif, termasuk judi daring. Oleh karena itu, peran keluarga sangat krusial dalam menjaga agar anak-anak tetap aman dan terlindungi dari bahaya yang mungkin muncul di dunia maya.

 

Langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah, ditambah dengan kesadaran dan peran aktif dari keluarga, diharapkan dapat menanggulangi maraknya perjudian online di kalangan anak-anak. Orang tua harus menjadi benteng pertama dalam melindungi anak-anak mereka dari bahaya tersebut, dengan selalu memberikan edukasi yang tepat dan memantau kegiatan anak di dunia digital. Dengan kerja sama antara pemerintah dan keluarga, generasi muda Indonesia dapat terlindungi dari pengaruh buruk judi daring yang merusak masa depan mereka. [^]

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

June 26, 2026

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

June 26, 2026

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap Jakarta – Pemerintah bergerak cepat…

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi Jakarta – Pemerintah mengimbau…

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme Oleh: Ethan Shabir Uttara…

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.