• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Peningkatan Efektivitas Rehabilitasi Sangat Diperlukan Untuk Penanganan Narkoba

Peningkatan Efektivitas Rehabilitasi Sangat Diperlukan Untuk Penanganan Narkoba

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 28 December 2024

 

Penanganan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia memerlukan perhatian serius, khususnya dalam hal rehabilitasi pengguna. Rehabilitasi yang efektif bukan hanya membantu individu terbebas dari ketergantungan, tetapi juga menjadi langkah krusial dalam memutus rantai penyalahgunaan yang terus terjadi.

Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong agar setiap kabupaten kota memiliki gedung rehabilitasi pengguna narkoba. Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk menampung para pengguna narkoba yang jumlahnya sangat banyak.

“Dalam bidang rehabilitasi, saya kira ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, dan kita mendorong agar tempat-tempat rehabilitasi ini bisa dibangun di tingkat kabupaten, kecamatan” kata Kapolri Listyo.

Dengan alokasi anggaran yang lebih besar, pusat-pusat rehabilitasi dapat meningkatkan kualitas layanan, menyediakan tenaga ahli yang memadai, serta membangun infrastruktur yang mendukung proses pemulihan.
“Anggaran yang cukup adalah kunci untuk memastikan bahwa program-program ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata, serta pengoptimalan tempat-tempat herabilitasi dapat meningkatkan kesadaran para pengguna untuk mengikuti program rehabilitasi.” Lanjutnya
Meskipun rehabilitasi memerlukan anggaran tinggi, pemerintah telah bertekad tidak hanya menangkap pelaku bandar dan pengedar, melainkan juga merehabilitasi pengguna narkoba. Polri telah memberikan program rehabilitasi dalam sebulan sejak 4 November s.d. 4 Desember 2024.
“Kami telah melaksanakan program rehabilitasi kepada 469 pengguna narkoba, yang menjadi bentuk keseriusan dalam penanganan narkoba terhadap pengguna,” ungkap Listyo
Sementara itu, praktisi hukum, Sanggun Ragahdo Yosodiningrat dalam program Crosscheck Medcom.id. mengatakan dalam upaya memberikan rehabilitasi yang efektif bagi para pengguna, Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan anggaran untuk rehabilitasi guna mendukung proses pemulihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
“Dengan menggenjot rehabilitasi pengguna narkoba, Indonesia harus siap dengan konsekuensi peningkatan anggaran. Anggaran itu digunakan untuk mengatasi lembaga pemasyarakatan (LP) yang penuh.” kata Ragahdo.
Selain peningkatan anggaran, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah juga menjadi hal yang penting. Kerja sama ini dapat memperluas akses rehabilitasi ke berbagai wilayah, khususnya daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.
Keberhasilan program rehabilitasi ini juga bergantung pada komitmen bersama untuk mengimplementasikan kebijakan yang berbasis bukti. Dengan peningkatan efektivitas rehabilitasi, diharapkan angka pengguna narkoba dapat menurun secara signifikan, , sehingga Indonesia dapat semakin dekat pada visi menjadi negara bebas narkoba. Masyarakat pun didorong untuk terus mendukung upaya rehabilitasi sebagai bagian dari solusi penanganan masalah narkoba secara menyeluruh.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.