Penguatan Koperasi Merah Putih Permudah Akses Kebutuhan Masyarakat Papua
JAYAPURA – Penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua terus diarahkan untuk menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa. Melalui konsep layanan terpadu, koperasi tidak hanya menjadi tempat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi pusat distribusi berbagai program pemerintah yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses layanan hingga ke wilayah yang selama ini memiliki tantangan geografis, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura. Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih dipersiapkan menjadi simpul utama pelayanan masyarakat di desa dengan mengintegrasikan berbagai program strategis pemerintah dalam satu wadah yang mudah dijangkau.
“Koperasi tersebut dipastikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja, tetapi menjadi simpul distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pupuk bersubsidi, hingga penyerapan hasil pertanian dan perikanan,” tegas Zulkifli Hasan.
Melalui pola tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendapatkan akses terhadap berbagai bentuk dukungan pemerintah secara lebih cepat dan terorganisasi. Penyaluran bantuan pangan, bantuan tunai, pupuk bersubsidi, LPG tiga kilogram, hingga alat dan mesin pertanian akan dipusatkan melalui koperasi sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan skema pengelolaan alat dan mesin pertanian secara kolektif melalui koperasi. Dengan mekanisme tersebut, pemanfaatan alsintan diharapkan menjadi lebih optimal karena dapat digunakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan. Untuk mendukung operasionalnya, setiap koperasi juga direncanakan memperoleh kendaraan angkut berupa truk yang akan memperlancar distribusi barang maupun pelayanan hingga ke berbagai kampung.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 26 gerai telah selesai dibangun dari target 75 titik yang ditetapkan pemerintah.
Komandan Kodim 1801/Manokwari Letkol Inf Davit Sutrisno mengatakan bahwa pembangunan terus dipercepat agar seluruh gerai dapat beroperasi sesuai jadwal.
“Saat ini 26 titik sudah tuntas, dan masih tersisa 49 titik yang dalam proses penyelesaian pembangunan fisik. Kami upayakan Agustus sudah selesai semua,” ujar Letkol Inf Davit Sutrisno.
Setelah pembangunan selesai, setiap gerai akan dilengkapi dengan fasilitas toko, kendaraan operasional, serta berbagai sarana pendukung lainnya. Kehadiran koperasi nantinya akan memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok, pupuk bersubsidi, minyak goreng, gas elpiji, hingga layanan kesehatan melalui apotek dan klinik tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju pusat kota.
“Tujuan utama koperasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tambah Letkol Inf Davit Sutrisno.
Penguatan koperasi juga didukung melalui pemanfaatan Dana Desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Manokwari Aswandi menyampaikan bahwa realisasi Dana Desa untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai Rp50,800 miliar. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, penguatan kelembagaan koperasi, penyediaan modal usaha, serta mendukung kesiapan operasional di tingkat desa.
“Dana Desa yang sudah direalisasikan untuk KDMP di Manokwari sebanyak Rp50,800 miliar. Masih tersisa kurang lebih Rp12,91 miliar, kalau tidak terserap maka dikembalikan ke kas negara,” pungkas Aswandi.
Sinergi antara pembangunan infrastruktur koperasi, penguatan layanan publik, serta dukungan pendanaan menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih di Papua disiapkan sebagai penggerak ekonomi desa yang mampu menghadirkan pelayanan lebih dekat, memperlancar distribusi berbagai program pemerintah, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
