Penerbitan Peraturan Pemerintah akan Percepat Penanganan Judi Online

Penerbitan Peraturan Pemerintah akan Percepat Penanganan Judi Online

Jakarta – Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai langkah percepatan dalam menangani judi online di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa regulasi ini akan mengatur kewenangan kementerian dan lembaga secara lebih luas agar pemberantasan judi online dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Kita rasa ini juga perlu PP karena ini lintas bidang. Jadi sistem pembayaran, aturan-aturan di perbankan, aturan di OJK, itu juga perlu inline dengan ini. Karena itu kita rencananya juga akan melakukan sebuah aturan khusus bagaimana bisa menyelesaikan judi online secara lebih integral,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat.

Meutya menambahkan bahwa selama ini pemberantasan judi online telah diatur melalui Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, namun regulasi tersebut masih terbatas pada lingkup Kementerian Komdigi. Dengan adanya PP, aturan ini akan mencakup berbagai instansi pemerintahan terkait untuk memastikan tindakan yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

 

 

 

“Kalau sekarang kan peraturannya hanya di Kemkomdigi, belum didukung oleh aturan-aturan lainnya. Sehingga [dibutuhkan aturan] tingkatnya di atas Permen (Peraturan Menteri), di atas Permen dan Kepmen (Keputusan Menteri),” jelasnya.

 

 

 

Arahan untuk segera menerbitkan PP ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pada Senin, 17 Februari 2025, Prabowo menginstruksikan Menkomdigi untuk mempercepat penyusunan payung hukum yang lebih kuat dalam menangani maraknya judi online.

 

 

 

“Presiden kembali membahas tentang perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan kemungkinan bentuknya PP,” ungkap Meutya saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

 

 

 

Sejauh ini, pemerintah telah memblokir hampir satu juta situs judi online. Namun, Meutya mengakui bahwa upaya pemblokiran saja belum cukup untuk mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan kejaksaan, akan terus diperkuat melalui peraturan ini.

 

 

 

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan langkah preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif judi online. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengguna judi daring serta mempersempit ruang gerak pelaku yang terus mencari celah untuk mengoperasikan situs-situs ilegal tersebut.

 

 

 

Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang secara tegas melarang praktik judi online. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya menargetkan para pelaku dan penyedia layanan, tetapi juga menindak tegas influencer yang mempromosikan dan memfasilitasi konten judi online di berbagai platform digital.

 

 

 

Dengan diterbitkannya PP ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pemberantasan judi online secara lebih komprehensif dan mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi.

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025