Pendekatan Kesejahteraan Tetap Jamin Keamanan Warga Papua

Pendekatan Kesejahteraan Tetap Jamin Keamanan Warga Papua

Oleh : Janet Theresia

Pemerintah mengganti operasi untuk menangkap kelompok separatis dan teroris di Papua menjadi pendekatan kesejahteraan. Walau berubah tetapi masyarakat tak perlu khawatir karena TNI/Polri akan selalu siap siaga dalam menjaga keamanan warga Papua.

Salah satu permasalahan yang belum terselesaikan di Papua adalah kelompok separatis dan teroris (KST). Mereka selalu menyerang aparat keamanan karena ingin membelot dan tidak mengakui pemerintahan Indonesia.

Untuk mengatasi mereka maka pemerintah mengubah strategi menjadi pendekatan kesejahteraan alias cara yang lebih halus, dengan dialog dari hati ke hati.

Akan tetapi pendekatan ini butuh waktu lama, hal ini dinyatakan oleh pengamat intelijen Stanislaus Riyanta. Alasannya adalah KST terus melakukan serangan.

Dalam artian, ketika aparat diserang maka mau tak mau harus melawan. Hal ini bukanlah pelanggaran pendekatan kesejahteraan, melainkan sudah prosedurnya dari awal, karena jika tak dilawan akan jadi korban.

Pendekatan kesejahteraan memang baru saja diberlakukan dan masih dalam masa adaptasi. Dengan pendekatan secara halus ini, selain dengan terus membangun Papua, juga diadakan dialog yag melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Diharap dengan pendekatan ini maka anggota KST akan menyerahkan diri tanpa dipaksa.
Akan tetapi kenyataannya lebih banyak anggota KST yang melawan daripada yang menyerahkan diri.

Sehingga jika mereka menyerang pasti ditangkis. Namun masyarakat tak perlu takut karena hal ini tak akan membuat peperangan besar.
Juru bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sembom memang pernah mengupload video propaganda tentang perang melawan tentara Indonesia pada tahun 2022. Akan tetapi ucapannya dianggap hanya gertak sambal, karena tidak mungkin kekuatan mereka melawan prajurit TNI. Perang pun tak benar-benar terjadi sehingga masyarakat tak perlu khawatir kena peluru nyasar.
Keselamatan masyarakat Papua memang harus dinomorsatukan, oleh karena itu wajar jika jumlah aparat terus ditambah. Hal ini tidak usah membuat warga sipil ketakutan karena tidak akan mengubah wajah Bumi Cendrawasih menjadi daerah operasi militer, seperti yang terjadi di Aceh pada masa orde baru.
Justru adanya aparat keamanan benar-benar untuk melindungi masyarakat dari serangan KST. Mereka harus dilindungi karena sekali menyerang, bisa mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan di fasilitas umum dengan kerugian material yang tidak sedikit. Percayalah pada aparat karena mereka adalah sahabat rakyat.
Keamanan diutamakan karena sudah banyak korban dari warga sipil, baik luka-luka maupun korban jiwa. Sudah terlalu banyak korban akibat kekejaman KST, mulai dari tukang ojek, pelajar, hingga para guru. Mereka gugur dan ditangisi kepergiannya, dan KST mengelak dengan alasan mereka adalah mata-mata aparat. Padahal faktanya hanya warga sipil biasa.
Oleh karena itu wajar jika pengamanan di Papua diperketat, dan aparat menyebar, tak hanya berseragam tetapi juga berpakaian preman alias menyamar menjadi warga. Penyamaran ini selain untuk mengamankan rakyat, juga untuk intelijen alias mencari informasi, sekiranya ada warga yang mengetahui keberadaan KST.
Warga sipil Papua juga lama-lama terbiasa melihat keberadaan tentara dan mereka paham bahwa keberadaan mereka untuk melindungi, bukan untuk hal-hal yang lain. Semua ini karena situasi di Bumi Cendrawasih masih rawan dari serangan KST.
Pendekatan kesejahteraan yang dibuat oleh pemerintah memang membangun Papua dan mengusir KST dengan cara halus. Akan tetapi dengan pendekatan ini bukan berarti prajurit TNI diam saja ketika diserang oleh KST, karena mereka harus melawannya jika tak ingin kehilangan nyawa. Masyarakat tak usah khawatir karena mustahil terjadi peperangan di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung