Oleh : Bayu Erlangga
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan pemindahan ibukota negara akan tetap sesuai rencana meski ada wabah virus corona (Covid-19). Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo mengatakan, progres terus berjalan, tetap sesuai jadwal.
Dirinya tetap optimis karena rencana tersebut sudah disusun secara matang. Saat ini prosesnya sudah masuk dalam tahap penyelesaian regulasi yakni keputusan presiden (Kepres) dan Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara.
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan, penyusunan rencana induk melibatkan instansi terkait lain seperti Kemenhub, Kementerian ESDM dan Kominfo.
Baca juga: Pemindahan Ibukota Negara Mendukung Percepatan Pembangunan Bangsa
Danis menjelaskan, rencana induk ini akan menjadi dasar bagi penyusunan RUU Ibu Kota Negara (IKN) Konsep rencana Induk akan dimulai dari titik kawasan inti pusat pemerintah (KPIP) IKN dengan luas 5.000 hektare.
Setelah penyusunan rencana induk selesai, infrastruktur jalan dan SDA akan mulai dibangun pada semester II-2020. Saat ini, Kementerian PUPR tengah menyiapkan pengambilan sampel tanah di beberapa titik untuk pembangunan jalan.
Terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, Mantan Perdana Menteri Inggris Toni Blair mengaku senang karena mendapatkan kepercayaan untuk menjadi salah satu penasehat pemindahan ibu kota Indonesia. Menurutnya ide pemindahan ibu kota merupakan visi yang luar biasa bagi Indonesia dan akan menjadi inspirasi dunia.
Tony Blair menjelaskan, Ibu Kota Baru Indonesia nanti tidak hanya menjadi pusat pemerintahan ibu kota baru tersebut akan sangat menarik bagi masyarakat untuk datang, tinggal dan bekerja.
Presiden RI Joko Widodo sempat mengatakan bahwa pemindahan ibu kota sudah semestinya dilakukan demi terciptanya pemerataan dan keadilan ekonomi. Karena Wilayah Indonesia tidak hanya sebatas Jakarta dan Pulau Jawa saja, tetapi Indonesia adalah seluruh wilayah hingga pelosok Tanah Air dari Sabang sampai Merauke.
Tidak hanya di Indonesia, faktanya pemindahan Ibukota juga dilakukan oleh beberapa negara di dunia termasuk di Asean. Seperti Negara Myanmar yang sebelumnya negara tersebut beribukota di Yangon kemudian dipindahkan ke Naypyidaw yang terletak di tengah – tengah Myanmar, pemindahan ibu kota tersebut memungkinkan Pemerintahan Myanmar dapat mengendalikan daerah – daerah yang jauh secara lebih baik.
Proses Pemindahan Ibu Kota negara ini telah melakukan kajian panjang, kajian tersebut diantaranya dari sisi administrasi, susunan pemerintah, otonomi daerah hingga batas wilayah Ibu Kota nantinya.
Pemindahan Ibukota Negara juga dinilai sebagai upaya menghindari konflik. Turro Wongkaren selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI menyatakan, dari sisi demografi, Kalimantan Timur memilki indeks pertumbuhan manusia yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, bahkan dengan daerah lain di Indonesia.
Ibu Kota baru di Kalimantan Timur tersebut nantinya tidak hanya dirancang sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart and green city, memakai energi baru terbarukan dan tidak bergantung pada energi fosil.
Boleh dibilang pemindahan ibukota negara ini akan menjadi entry point penting dalam upaya pemerataan pembangunan nasional. Mendekatkan pusat pemerintahan ke wilayah miskin tertinggal adalah langkah strategis untuk pembangunan wilayah tersebut.
Apalagi wilayah Kalimantan Timur juga berdekatan dengan Sulawesi, dengan demikian maka pergerakan perekonomian dimungkinkan akan dapat menyebar dan merata, sehingga tercipta apa itu indonesiasentris bukan jawasentris.
Pakar Tata Kota, Yayat supriatna menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara keluar Pulau Jawa akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,1% sampai 0,2%.
Ia juga menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dapat menurunkan kesenjangan antarwilayah. Pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa tentu dapat mendorong perdagangan antarwilayah, terutama perdagangan antara Pulau Jawa dengan wilayah di luar pulau jawa, serta antarwilayah di luar pulau jawa.
Rencananya, pembangunan ibukota baru akan mulai dilakukan diawali dengan pembangunan jalan dan drainase air pada pertengahan tahungan depan. Pembangunan ini akan terlebih dahulu menggunakan APBN.
Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan merupakan sebuah upaya untuk membangun bangsa dalam jangka panjang, tentunya hal ini memerlukan konsep dan kinerja yang matang, serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
Penulis adalah warganet, aktif sebagai kontributor Pustaka Media Jakarta
