Pemerintah Terus Perkuat Ketahanan Pangan Nasional di Tengah Gejolak Global
JAKARTA – Pemerintah memastikan stabilitas pangan dan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Masyarakat pun diimbau untuk tetap bijak dalam mengelola konsumsi sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional secara kolektif.
Laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) memperingatkan potensi peningkatan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut pada 2026. Eskalasi konflik di Timur Tengah serta tingginya harga energi global disebut dapat mendorong tambahan hingga 45 juta orang masuk dalam kategori rawan pangan apabila situasi memburuk.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan nasional sebagai langkah strategis menghadapi ancaman global.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu, setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujarnya.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Modernisasi pertanian, penggunaan benih unggul, serta pembukaan lahan baru menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi produksi nasional. Selain itu, deregulasi sektor pertanian juga dilakukan untuk mempercepat realisasi program di lapangan.
“Stok kita kuat, produksi naik, cadangan aman. Ini menandakan program berada di jalur yang benar,” jelasnya.
Upaya penguatan ketahanan pangan juga dilakukan di tingkat daerah. Misalnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengamankan 95 persen lahan baku sawah dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) 2026–2046.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa menegaskan bahwa langkah ini bertujuan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi sekaligus memastikan keberlanjutan produksi pangan. Penataan ruang menjadi instrumen penting dalam menghadapi tantangan global sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
“Dengan tingginya persentase lahan baku sawah yang dimasukkan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan, diharapkan dapat mengamankan luasan fisik sawah sebagai fondasi ketahanan pangan nasional serta mengendalikan alih fungsi lahan,” ucapnya.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah optimistis stabilitas pangan nasional tetap terjaga. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan konsumsi berlebihan serta menghindari pemborosan, terutama pada komoditas pangan dan energi.
Sinergi antara kebijakan pemerintah dan perilaku konsumsi masyarakat yang bijak diyakini menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan nasional di tengah tekanan global yang terus berkembang. (*/rls)
