Pemerintah Tegas! Upaya Bersih-Bersih Korupsi di PLN Terus Berjalan

Pemerintah Tegas! Upaya Bersih-Bersih Korupsi di PLN Terus Berjalan

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi di lingkungan BUMN. Kali ini, dugaan korupsi di PLN mencuat setelah Kortastipikor Mabes Polri mengungkap kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun.

 

 

 

 

Pada awal 2025, Dittipidkor Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan korupsi proyek PLTU Kalbar I ke tahap penyidikan. Sejumlah mantan pejabat PLN, termasuk Fahmi Mochtar, telah diperiksa.

 

 

 

 

Wakil Kepala Kortastipikor Polri, Brigjen Arief Adiharsa, menyatakan bahwa penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi.

 

 

 

 

“Kami masih dalam tahap penyidikan umum. Kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut,” ujarnya.

 

 

 

 

Arief menjelaskan, sejak awal proyek ini sudah bermasalah, terutama dalam proses lelang. Konsorsium KSO BRN dinyatakan menang meskipun tidak memenuhi syarat prakualifikasi serta evaluasi administrasi dan teknis.

 

 

 

 

“Pemenangnya seolah dipaksakan, padahal seharusnya tidak lolos seleksi,” tegasnya.

 

 

 

 

Selain PLTU Kalbar I, dugaan penyimpangan lain juga mencuat. Ikatan Wartawan Online (IWO) mendesak KPK untuk memeriksa Sayfa Auliya Achidsti, VP PT PLN, terkait kejanggalan dalam LHKPN-nya.

 

 

 

 

Ketua Umum IWO, Yudhistira, menyoroti laporan kekayaan Sayfa yang tetap Rp650 juta selama dua tahun berturut-turut.

 

 

 

 

“Bagaimana mungkin dengan gaji hampir Rp100 juta per bulan, hartanya tidak bertambah?” ujarnya.

 

 

 

 

IWO juga mencurigai keterlibatan Sayfa dalam proyek bernilai miliaran rupiah yang kini tengah diselidiki Kortastipikor Polri.

 

 

 

 

“Informasi yang kami terima mengarah pada dugaan bahwa proyek yang dikelolanya berpotensi merugikan negara,” lanjut Yudhistira.

 

 

 

 

Selain itu, Kejaksaan Negeri Kepahiang mengungkap korupsi dana CSR PLN tahun 2021–2023 yang menyebabkan kerugian negara Rp403 juta.

 

 

 

 

Jaksa Rezeki Akbar Fernando menyebut dana untuk UMKM ini dikelola secara fiktif oleh terdakwa Agung Yudha Prawira.

 

 

 

 

“Laporannya menyatakan program berjalan, tetapi kenyataannya tidak pernah terealisasi,” ungkapnya.

 

 

 

 

Pemerintah memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi di PLN akan terus berlanjut. Langkah tegas ini diharapkan memperbaiki tata kelola dan memastikan bahwa dana negara digunakan untuk kepentingan rakyat.

 

 

 

 

Selain itu, berbagai lembaga pengawas seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan diminta lebih proaktif dalam mengungkap praktik korupsi yang merugikan negara.

 

 

 

 

Publik juga diharapkan berperan dalam pengawasan. Transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan korupsi menjadi kunci dalam mencegah penyimpangan lebih lanjut.

 

 

 

 

Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi oknum yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi, baik di PLN maupun di instansi lainnya. []

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional 

By 0

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional  Oleh: Melki Nursahid  Indonesia sedang memasuki fase penting dalam pembangunan ekonomi. Transformasi energi tidak lagi sekadar agenda untuk mengurangi emisi, tetapi telah menjadi bagian strategis dari upaya memperkuat kedaulatan energi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah, kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan patut dipandang sebagai langkah visioner menuju ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas energi terbarukan sebagai fondasi ketahanan energi nasional. Target pengembangan energi surya hingga 100 GW menjadi gambaran besarnya ambisi pemerintah dalam membangun sistem energi yang semakin kuat. Pernyataan Presiden bahwa dengan kapasitas 100 GW Indonesia dapat menjadi bangsa yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri menunjukkan bahwa energi dipandang sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Pandangan tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, digitalisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi akan membutuhkan pasokan energi yang semakin besar. Karena itu, ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menyediakan energi pada hari ini, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan ketersediaannya dalam jangka panjang dengan biaya yang kompetitif dan sumber yang berkelanjutan. Target pengembangan energi surya tersebut tentu membutuhkan terobosan, investasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengembangan PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat kedaulatan energi nasional. Strateginya pun tidak bertumpu pada satu model, melainkan memanfaatkan potensi berbagai wilayah melalui PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pemanfaatan energi surya untuk kawasan industri dan kegiatan produktif. Pendekatan tersebut penting karena Indonesia memiliki karakter geografis yang sangat beragam. Potensi energi surya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. PLTS terapung, misalnya, dapat memanfaatkan badan air tanpa harus mengorbankan lahan produktif. Sementara PLTS atap dapat mendorong masyarakat, dunia usaha, dan institusi untuk ikut menjadi bagian dari ekosistem energi bersih. Lebih jauh, pengembangan energi terbarukan harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi, bukan semata-mata kebijakan energi. Investasi di sektor energi bersih berpotensi menciptakan rantai ekonomi baru, mulai dari pembangunan pembangkit, manufaktur komponen, jasa konstruksi, pengembangan teknologi, hingga pemeliharaan infrastruktur. Semakin besar ekosistem yang terbentuk di dalam negeri, semakin besar pula peluang Indonesia memperoleh nilai tambah. Yang tidak kalah penting, transisi energi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kehadiran PLTS Pulau Sembur, sebagaimana disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, menjadi contoh bahwa pengembangan energi terbarukan dapat berjalan beriringan dengan penguatan koperasi dan pertumbuhan ekonomi desa. Artinya, energi bersih tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, tetapi dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal.…

All Rights Reserved © 2025