Pemerintah Siapkan Skema Arus Balik Hadapi Lonjakan Pemudik
Dalam momentum Idulfitri 2026, pemerintah bersama sejumlah instansi mulai mematangkan skema arus balik guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat. Berdasarkan analisis terbaru, pergerakan pemudik tahun ini diperkirakan tidak terpusat dalam satu waktu, melainkan terbagi dalam dua gelombang besar.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menjelaskan perubahan pola perjalanan dipengaruhi kebijakan kerja fleksibel seperti work from anywhere. Menurutnya, kondisi ini membuat masyarakat lebih leluasa menentukan waktu perjalanan.
“Puncak arus mudik diperkirakan terjadi dalam dua gelombang, yakni pada pertengahan Maret dan menjelang hari-hari terakhir sebelum Lebaran,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis agar arus mudik dan balik berlangsung aman dan lancar.
“Salah satu yang kami upayakan agar arus mudik ini lebih lancar, lebih aman, lebih nyaman adalah pendistribusian pergerakan pemudik. Dengan rangkaian kebijakan ini kita harapkan pemudik tidak menumpuk di satu waktu tertentu,” ujar Pratikno.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi mobilitas masyarakat mencapai sekitar 143,9 juta orang. Namun, Pratikno mengingatkan angka tersebut berpotensi meningkat.
“Perkiraan surveinya itu adalah 143.915.053. Tetapi dari tahun ke tahun dalam praktiknya lebih tinggi dari survei, sekitar 10-an persen lebih tinggi, artinya bisa menjadi sekitar 155 juta manusia bergerak,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan fleksibel working arrangement pada 16–17 Maret dan 25–27 Maret 2026, pengaturan libur sekolah, serta cuti bersama.
Selain itu, kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem juga ditingkatkan menyusul prakiraan BMKG terkait potensi hujan dengan intensitas menengah hingga tinggi.
“Kita juga harus waspada, mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah yang menurut BMKG potensinya masih kategori menengah hingga tinggi di sebagian wilayah Indonesia,” tambahnya.
Sebagai langkah pendukung, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca, kesiapan unit teknis BMKG, serta pelaksanaan Operasi Ketupat Polri. Lebih dari 2.700 pos layanan kesehatan juga disiagakan, termasuk pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi angkutan umum.
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan memperkuat pemantauan transportasi melalui ribuan titik pos. Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Toni Taulan, menyebut pengawasan dilakukan secara menyeluruh.
“Total terdapat sekitar 1.560 simpul dan jaringan pos pelayanan transportasi. Pos tersebut memantau pergerakan transportasi pada berbagai moda,” ujarnya.***
