Pemerintah Respons Masukan Publik lewat Pembenahan Program MBG 2.0
Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi MBG 2.0 sebagai respons terhadap berbagai masukan publik.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny mengatakan transformasi MBG 2.0 mengubah fokus program dari perluasan cakupan menjadi penguatan keamanan pangan, pemenuhan gizi, ketepatan sasaran, dan standar pelayanan. Langkah ini merupakan perombakan mendasar terhadap cara kerja program, bukan sekadar perbaikan.
“Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi seaman apa? BGN mengambil keputusan besar, tidak sekadar memperbaiki, tapi merombak cara kerja,” ujar Tysa.
Ia menjelaskan, berbagai masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi BGN untuk membenahi tata kelola, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan standar pelaksanaan program.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna memperkuat keamanan pangan. BGN juga menerapkan pelabelan pada wadah makanan atau ompreng yang mencantumkan batas waktu aman konsumsi.
“BGN juga memperkuat tata kelola keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penggunaan label pada wadah makanan atau ompreng MBG yang mencantumkan batas waktu aman konsumsi,” ucapnya.
Menurut Tysa, pelabelan tersebut bertujuan memperjelas batas waktu aman konsumsi makanan guna meningkatkan standar keamanan pangan dan meminimalkan risiko makanan dikonsumsi setelah melewati batas waktu yang ditetapkan.
Selain meningkatkan standar keamanan pangan, transformasi MBG 2.0 juga diarahkan untuk memperluas akses layanan makanan bergizi ke wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan memiliki prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
“Sebanyak 480 SPPG berada di Indonesia bagian timur, sedangkan 980 SPPG tersebar di Indonesia bagian tengah. Dengan demikian, total unit yang disebutkan dalam rincian aktivasi tersebut mencapai 1.460 SPPG,” ujarnya.
Tysa menegaskan, MBG 2.0 tidak hanya berorientasi pada perluasan penerima manfaat dan fasilitas pelayanan, tetapi juga menekankan tanggung jawab, kedisiplinan, dan penerapan standar yang lebih tinggi.
“Hari ini, kita melanjutkannya dengan ketertiban dan tanggung jawab, MBG 2.0 bukan tentang program yang lebih besar. Melainkan program yang lebih benar. Skala besar, standar tinggi, karena anak Indonesia layak dapat yang terbaik,” katanya.
Saat ini, Program MBG telah berjalan dalam skala besar dengan total penerima manfaat mencapai 57.491.334 jiwa, melibatkan 1.027.998 tenaga kerja, serta didukung oleh 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. (*)
