Pemerintah Perluas Cakupan Program MBG Hingga Kelompok Lansia Dan Difabel

Pemerintah Perluas Cakupan Program MBG Hingga Kelompok Lansia Dan Difabel

*JAKARTA* – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah berhasil menjangkau puluhan juta masyarakat di seluruh Indonesia, kini program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto itu akan diperluas cakupannya kepada kelompok lanjut usia (Lansia) dan penyandang disabilitas mulai tahun 2026.

 

Usulan perluasan tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan agar mereka juga memperoleh asupan gizi yang layak dan seimbang.

 

“Insya Allah kalau semuanya berjalan lancar, tahun depan akan ada juga MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas. Ini bagian dari upaya transformasi program sosial yang sudah berjalan,” ujar Gus Ipul.

 

Gus Ipul memperkirakan sekitar 100 ribu lansia dan 30 ribu penyandang disabilitas akan menjadi penerima manfaat awal program MBG. Program MBG akan menjadi tambahan yang melengkapi dukungan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan tersebut.

 

“Bansos adalah bentuk perlindungan dan jaminan sosial, sedangkan MBG hadir untuk memastikan kebutuhan gizi mereka juga terpenuhi,” ujarnya.

 

Di sisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga terus memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menteri PANRB, Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG serta penguatan kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN).

 

“Penataan kelembagaan ini bukan sekadar restrukturisasi, tetapi agar setiap bagian bekerja lebih efektif. Kita ingin tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan mampu memastikan kebijakan gizi nasional benar-benar sampai kepada masyarakat,” tutur Rini.

 

Perluasan program MBG ke kelompok Lansia dan difabel menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada generasi muda, tetapi juga memastikan setiap warga negara mendapatkan hak yang sama untuk hidup sehat dan sejahtera. Dengan tata kelola yang semakin kuat dan jangkauan yang lebih luas, Program MBG diharapkan menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan sasaran awal anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hingga akhir Oktober 2025, program ini telah menjangkau sekitar 40 juta penerima manfaat di seluruh 38 provinsi dan 509 kabupaten/kota, dan ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.

 

(*/rls)

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025