Pemerintah Perluas Akses Kerja bagi Masyarakat Produktif

Pemerintah Perluas Akses Kerja bagi Masyarakat Produktif

Jakarta – Pemerintah terus mendorong perluasan akses kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat produktif melalui penguatan investasi strategis dan pembiayaan inklusif.

 

Upaya ini mendapat dukungan dari pelaku industri kawasan dan sektor jasa keuangan yang melihat sinergi lintas sektor sebagai kunci penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

 

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para rektor dan pimpinan perguruan tinggi terkait peran pendidikan tinggi dalam mendukung investasi strategis dan agenda hilirisasi nasional.

 

Arahan Presiden tersebut dinilai menegaskan pentingnya kolaborasi kampus, industri, dan pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi serta menyiapkan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri.

 

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, mengatakan penekanan Presiden terhadap dukungan perguruan tinggi pada 18 proyek strategis hilirisasi yang dikelola Danantara menunjukkan arah kebijakan yang terintegrasi antara pengembangan SDM, riset, dan investasi.

 

“HKI melihat arahan Presiden sebagai sinyal kuat bahwa pembangunan industri ke depan harus bertumpu pada kesiapan SDM, riset terapan, dan inovasi,” ujarnya.

 

HKI menilai keberadaan Danantara berperan penting dalam percepatan pembiayaan proyek hilirisasi, sementara kawasan industri menjadi simpul eksekusi yang memastikan kesiapan lahan, utilitas, dan ekosistem usaha. Menurut Ma’ruf, keberhasilan proyek strategis akan menciptakan efek berantai.

 

“Ketika investasi tumbuh, ekonomi tumbuh. Lapangan kerja tercipta,” katanya.

 

Di sisi lain, perluasan akses kerja juga didorong melalui penguatan pembiayaan bagi UMKM. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) tengah menjajaki kerja sama strategis dengan komunitas UMKM yang didampingi Kementerian UMKM.

 

Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, menekankan pentingnya pengawalan pemerintah agar pembiayaan berkembang sehat.

 

“Kita sedang menjajaki untuk kolaborasi dengan komunitas UMKM dengan pengawalan dari kementerian UMKM,” ungkapnya.

 

Entjik menjelaskan kolaborasi ini bertujuan menyebarluaskan informasi pinjaman daring yang legal dan aman.

 

“Agar informasi tentang pindar bisa sampai ke kalangan masyarakat UMKM, karena selama ini masyarakat banyak terjebak pada pinjaman online ilegal,” ujarnya.

 

Ia juga optimistis pembiayaan produktif akan meningkat.

 

Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, membenarkan adanya komunikasi tersebut dan melihat fintech sebagai strategi memperluas akses.

 

“Ini salah satu strategi untuk menjangkau dan memberikan ruang yang lebih inklusif terhadap pembiayaan kita kepada UMKM,” katanya.

 

Sinergi investasi industri dan pembiayaan UMKM ini diharapkan memperluas akses kerja, memperkuat ekonomi produktif, serta meningkatkan daya saing nasional secara berkelanjutan.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025