Pemerintah Percepat Program Energi Terbarukan di Papua
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan pengembangan energi terbarukan di Papua sebagai bagian dari upaya besar pemerintah mencapai swasembada energi dan swasembada pangan.
Papua dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan bioenergi berbasis komoditas lokal, seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong.
Menurut Presiden, pemanfaatan komoditas tersebut dapat menghasilkan bahan bakar minyak dan etanol, sekaligus mendorong kemandirian daerah dalam jangka menengah.
“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol, sehingga kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” kata Prabowo.
Presiden menilai, integrasi pengembangan bioenergi dengan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air akan memberikan dampak besar bagi efisiensi anggaran negara.
“Kalau kita bisa menanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” ujarnya.
Prabowo juga menyoroti beban impor energi yang masih tinggi. Setiap tahun, impor BBM mencapai sekitar Rp520 triliun. Jika ketergantungan tersebut dapat dihapus, ruang fiskal nasional akan semakin luas.
Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan Presiden telah memerintahkan penyusunan strategi komprehensif untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.
“Ada empat fokus Bapak Presiden, yang pertama itu adalah kedaulatan energi, yang kedua ketahanan energi, yang ketiga penguatan kemandirian energi, dan yang keempat adalah swasembada,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan, ketahanan energi nasional yang saat ini sekitar 21 hari ditargetkan meningkat hingga tiga bulan melalui pembangunan infrastruktur penyimpanan.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari putra asli Papua, Yance Mote.
Ia menilai arah kebijakan pemerintah sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kesejahteraan masyarakat Papua menjadi hal yang utama diperhatikan oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Yance menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengelola tanah adat secara berkelanjutan.
“Bagi kami, sudah saatnya masyarakat Papua naik kelas. Dari yang tadinya sebagai obyek menjadi subyek,” katanya.
Ia menambahkan, pengembangan komoditas lokal yang terintegrasi dengan hilirisasi nasional diyakini mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
