Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan pengembangan ekonomi biru sebagai strategi keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Langkah ini diambil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga ekosistem laut yang semakin terancam akibat eksploitasi berlebihan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pendekatan ekonomi biru menjadi prioritas nasional dalam pembangunan sektor kelautan.
“Kami telah menerapkan kebijakan berbasis ekosistem, termasuk pengendalian penangkapan ikan terukur dan rehabilitasi ekosistem pesisir. Langkah ini memastikan pemanfaatan laut yang berkelanjutan tanpa merusak biodiversitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, pentingnya investasi di sektor perikanan berkelanjutan dan energi terbarukan berbasis laut. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat pesisir dapat mempercepat pengembangan industri perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, serta bioekonomi laut.
Senada Guru Besar Kelautan dan Perikanan IPB, Rokhmin Dahhuri MS, mengungkapkan perlunya pendekatan ilmiah dalam pengelolaan sumber daya laut. Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya peran teknologi dalam mendorong ekonomi biru.
“Ekonomi biru harus berbasis pada data yang akurat dan pendekatan ilmiah untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Selain itu, pemanfaatan sumber daya laut harus memperhatikan kapasitas regenerasi alam. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) bisa menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut,” katanyanya.
Sementara itu, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rahmat Mulianda, berharap kebijakan ekonomi biru dapat memberikan manfaat langsung bagi nelayan kecil.
“Nelayan tradisional masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan alat tangkap ramah lingkungan, akses ke pasar, hingga fluktuasi harga hasil tangkapan. Kami berharap kesejahteraan nelayan dapat meningkat sebagai bagian dari strategi ekonomi biru,” tuturnya.
Pemerintah berencana memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung pengembangan ekonomi biru, termasuk melalui regulasi yang lebih adaptif, insentif investasi, serta edukasi bagi masyarakat pesisir agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian laut.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat pesisir menjadi kunci utama dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan ekosistem laut.
