Pemerintah Jamin Stok Beras di Tengah Ketidakpastian Situasi Global
Oleh Julia Andini
Ketidakstabilan kondisi global, terutama dalam hal distribusi dan produksi pangan, telah menjadi perhatian utama bagi banyak negara di seluruh dunia. Namun demikian, pemerintah telah memastikan stok beras selama Ramadan atau pada Maret 2024 akan aman.
Salah satu kebijakan yang ditekankan oleh pemerintah adalah peningkatan produksi beras dalam negeri.
Dengan mendorong produksi beras di tingkat lokal, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor beras dari negara lain yang mungkin terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim atau konflik geopolitik. Langkah ini tidak hanya memastikan ketersediaan beras yang cukup untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan meningkatkan kemandirian pangan negara.
Ketika pemerintah menyatakan bahwa stok beras nasional akan terus terpenuhi, hal ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kebutuhan pangan dasar mereka akan terjamin. Ketersediaan beras yang cukup juga akan membantu menjaga inflasi dan stabilisasi harga pangan, yang pada gilirannya akan mengurangi tekanan ekonomi bagi masyarakat.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjamin pada pertengahan Maret 2024 stok beras akan aman. Hal ini karena pemerintah juga sedang jor-joran melakukan impor beras, juga akan ada panen raya yang berlangsung pada bulan Maret. Di Jawa Timur, panen padi 239 ribu hektare diprediksi terjadi pada Maret 2024 dan 300 ribu hektare diprediksi akan panen di April. Sehingga diperkirakan panen padi Maret nanti akan menghasilkan beras sebanyak 3,51 juta ton.
Untuk itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengimbau masyarakat tak perlu khawatir akan ketersediaan stok beras. Bayu menilai memang faktor alam tidak bisa dihindari. Badai El Nino yang melanda turut mempengaruhi produksi yang sempat berkurang karena adanya gagal panen di sejumlah wilayah.
Selain faktor alam El Nino, Bayu juga menyinggung soal kebutuhan pupuk petani yang mahal. Hal itu juga memengaruhi produktivitas padi karena tidak semua kebutuhan pupuk petani terpenuhi. Namun kini, pasokan beras mendekati normal khususnya selama momentum Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Sehingga, masyarakat tidak perlu risau mengenai stok beras.
Sementara, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi dan konsumsi dalam dua bulan pertama di tahun 2024 mengalami defisit mencapai 2,8 juta ton. Hal ini memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan importasi beras secara terukur untuk mengamankan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Bapanas telah menetapkan stok beras minimal yang dikelola Perum Bulog di 1,2 juta ton. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta stok terus diperkuat hingga mencapai 3 juta ton. Dengan adanya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang mumpuni, pemerintah akan leluasa dalam melaksanakan program intervensi demi stabilisasi pangan. Penguatan stok CPP tentunya tetap harus mengutamakan produksi dalam negeri.
Saat ini, sebaran beras Bulog tidak hanya terkonsentrasi di Jabodetabek saja. Jakarta dan Banten 246 ribu ton, Jawa Barat 129 ribu ton, Jawa Tengah 98 ribu ton, Jawa Timur 344 ribu ton, DYI 20 ribu ton, Bali 9 ribu ton. Sedangkan Stok Bulog NTB 6.09 ton, NTT 31 ribu ton, Aceh 25 ribu ton, Sumatera Utara 69 ribu ton, Riau dan Kepri 21 ribu ton, Sumatera Barat 18 ribu ton, Bengkulu 1.700 ton, Lampung 71 ribu ton.
Sementara di Kalimantan Timur 9,5 ribu ton, Kalimantan Barat 17 ribu ton, Kalimantan Tengah 5 ribu ton, Kalimantan Selatan 7,4 ribu ton, Sulawesi Selatan-Barat 68 ribu ton, Gorontalo dan Sulawesi Utara 29 ribu ton, Sulawesi Tengah 12 ribu ton, Sulawesi Tenggara 11 ribu ton, Maluku 15 ribu ton, Papua 18 ribu ton.
Menurut data Badan Pangan Nasional, stok Perum Bulog merupakan yang berada di gudang dan berada di perjalanan atau impor. Secara total yang ada di gudang sebanyak 791 ribu ton dan yang sedang dalam perjalanan atau impor 527 ribu ton. Penyaluran SPHP oleh Bulog sudah mencapai 352 ribu ton, untuk bantuan pangan mencapai 330 ribu ton, lalu untuk golongan anggaran 9,5 ribu ton dan tanggap darurat 61 ton. Secara total penyaluran Bulog telah mencapai 692 ribu ton.
Pemerintah telah berupaya meningkatkan efisiensi dalam distribusi beras secara nasional. Dengan memperbaiki infrastruktur distribusi dan mengoptimalkan sistem logistik, beras dapat didistribusikan dengan lebih efisien ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Hal ini akan membantu menghindari terjadinya kelangkaan beras di daerah-daerah terpencil, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pasokan beras.
Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi kedaulatan pangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjamin stok beras nasional tetap terpenuhi, pemerintah telah memberikan kepastian kepada masyarakat, mengurangi kekhawatiran akan kemungkinan kelangkaan beras, serta menjaga stabilitas harga pangan yang penting bagi kehidupan sehari-hari rakyat.
)* Penulis adalah mahasiswi universitas Pakuan Bogor
Pemuda dan Mahasiswa Serukan Pilkada Damai dan Berinteritas Jakarta – Menyambut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah…
Netralitas Aparat dan Penyelenggara Pemilu Indikator Kesuksesan Pelaksanaan Pilkada Oleh : Farid Gunawan Netralitas aparat…
PAPUA – Debat kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dan Papua Selatan…
Di Era Pemerintahan Presiden Prabowo, Korban Judol Diberikan Perawatan Intensif di RSCM Jakarta – Pemerintah…
Jakarta, Sabtu, 16 November 2024 – Pernyataan kontroversial yang dilontarkan Suswono, calon Wakil Gubernur DKI…
Pemerintahan Presiden Prabowo Perkuat Regulasi untuk Berantas Judi Online di Tanah Air Oleh: Azalea Permata…