Pemerintah Gencarkan Pemberantasan Judi Online, Blokir Lebih dari 5 Juta Situs Ilegal

Pemerintah semakin serius dalam memerangi praktik judi online yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Melalui upaya yang terkoordinasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Polri, serta instansi terkait lainnya, pemerintah telah berhasil memblokir lebih dari 5 juta situs judi online yang beroperasi ilegal di seluruh Indonesia.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dunia digital, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online.

“Judi online telah menjadi ancaman serius, tidak hanya bagi ekonomi masyarakat tetapi juga bagi kesehatan mental dan sosial anak muda. Kami akan terus melakukan pemantauan dan penutupan situs judi ilegal untuk memastikan dunia maya kita aman dan bebas dari praktik ilegal,” kata Menkomdigi Meutya.

Menurut data dari Kemenkomdigi, dari tahun 2017 hingga 25 November 2024 sebanyak lebih dari 5 juta domain judi online yang terindikasi beroperasi tanpa izin resmi telah diblokir. Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap aplikasi judi yang tidak terdaftar di platform resmi.

Dalam beberapa bulan terakhir, tindakan tegas terhadap aplikasi judi ilegal yang beredar di Indonesia juga semakin ditingkatkan.

“Sejak tahun 2017 hingga 25 November 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital telah berhasil memblokir sebanyak 5.253.543 konten yang terkait dengan judi online,” ujar Meutya.

Pencapaian ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menanggulangi penyebaran konten berbahaya.

Di samping pemblokiran situs, pemerintah juga mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online melalui kampanye informasi dan penyuluhan. Kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang dampak buruk perjudian.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan bahwa pihaknya dan Kemenkomdigi bekerja sama menanggulangi kasus judi online dengan melakukan berbagai sosialisasi maupun penyuluhan untuk mengurangi angka kecanduan judi online di kalangan anak muda.

“Kami telah bekerja sama dengan Kominfo untuk menanggulangi masalah ini. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam godaan perjudian online,” ujar Kabareskrim Polri.

Langkah tegas yang dilakukan Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Upaya ini diharapkan tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif perjudian online, tetapi juga melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya kecanduan dan kerugian finansial. Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan terhadap situs-situs judi online untuk memastikan bahwa praktik ilegal tersebut dapat diberantas secara menyeluruh. []

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

By 0

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar  Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. …

All Rights Reserved © 2025