Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat jaring pengaman sosial melalui distribusi bantuan sosial (bansos) yang merata dan tepat sasaran. Sepanjang semester pertama tahun 2025, pemerintah telah merealisasikan penyaluran bansos sebesar Rp 20 triliun, mencakup berbagai program bantuan yang dirancang untuk menjangkau kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani mendukung rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) secara permanen atau abadi bagi kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
“Kami menyambut baik dan mendukung penuh rencana pemerintah memberikan bansos secara berkelanjutan kepada kelompok rentan. Ini adalah langkah perlindungan yang konkret,” tutur Netty,
Netty menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas kebutuhan dasar warga negara yang tidak dapat memenuhi hidupnya secara mandiri akibat kondisi permanen yang mereka alami.
Netty juga mengingatkan pentingnya pengawalan agar program tersebut benar-benar tepat sasaran, transparan, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat rentan di lapangan. Mengingat masih banyak warga rentan yang belum terdata atau bahkan tidak memiliki NIK, padahal mereka membutuhkan uluran tangan negara.
“Harus ada validasi dan integrasi data penerima bansos yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi disabilitas, komunitas lansia, hingga tokoh masyarakat setempat agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan masyarakat dalam kategori difabel, lanjut usia atau lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) abadi.
“Sampai hari, ini kita berkesimpulan untuk memberikan bansos abadi bagi difabel, manusia lanjut usia manula, dan ODGJ” ucap Cak Imin.
Distribusi bansos diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dengan memberikan ruang fiskal bagi keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus mengorbankan pengeluaran penting lainnya, bansos menjadi instrumen vital dalam menjaga konsumsi masyarakat yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi domestik. Di berbagai daerah, bansos terbukti mampu meringankan beban masyarakat, terutama dalam menghadapi biaya hidup yang meningkat.
Selain itu, pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program ini telah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga pengawasan internal dan eksternal terus diperkuat untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan.
