• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Blokir Jutaan Konten Judi Daring, Bukti Keseriusan Negara

Pemerintah Blokir Jutaan Konten Judi Daring, Bukti Keseriusan Negara

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 16 November 2025

Pemerintah Blokir Jutaan Konten Judi Daring, Bukti Keseriusan Negara

Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring yang semakin meresahkan masyarakat. Melalui langkah pemblokiran jutaan konten ilegal di ruang digital, negara menunjukkan ketegasan untuk menjaga keamanan sosial dan stabilitas ekonomi nasional.

 

Upaya yang kini dijalankan secara masif oleh berbagai lembaga ini dipandang sebagai langkah strategis dalam menanggulangi ancaman laten yang terus berkembang seiring pesatnya transformasi teknologi.

 

Direktur Strategis dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda, menekankan bahwa pemberantasan judi daring merupakan tugas krusial yang harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah dan seluruh unsur masyarakat.

 

Menurutnya, judi daring tidak hanya merusak tatanan ekonomi keluarga, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda, terutama pelajar yang rentan terpengaruh. Ia menegaskan bahwa konsekuensi sosial dari praktik ilegal itu sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga penanganannya tidak bisa lagi bersifat parsial atau sektoral.

 

Huda menjelaskan bahwa langkah pemutusan akses terhadap konten judi daring telah memberikan dampak signifikan terhadap menurunnya aktivitas transaksi ilegal.

 

“Upaya penutupan konten ini terbukti berdampak positif pada nilai perputaran uang. Pada 2025, jumlah deposit judi daring berhasil ditekan hingga Rp24 triliun, turun signifikan dari Rp51 triliun pada tahun sebelumnya,” ujarnya.

 

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah berjalan efektif, meski membutuhkan penguatan lanjutan.

 

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan ini tidak boleh membuat pemerintah dan masyarakat terlena. Modus perjudian daring, katanya, terus berevolusi dari waktu ke waktu. Para pelaku kejahatan digital memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menyamarkan aktivitas mereka dan menjangkau target yang lebih luas.

 

“Karena itu, pendekatan hukum harus berjalan beriringan dengan penguatan regulasi, edukasi publik, serta kerja sama lintas sektor,” tegasnya.

 

Huda menambahkan bahwa pemberantasan judi daring telah menjadi prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlindungan rakyat dari ancaman kejahatan digital.

 

Sementara itu, Kabid Perlindungan Kemenko Polhukam, Erika, mengungkap bahwa pelaku judi daring terus menunjukkan langkah-langkah yang mempertahankan bisnis ilegal mereka.

 

“Salah satu taktik yang umum digunakan adalah pembelian domain secara massal untuk menghindari pelacakan dan pemblokiran otomatis,” jelasnya.

 

Selain itu, promosi melalui iklan terselubung juga semakin marak, menyusup dalam berbagai konten digital, termasuk kolom komentar di media sosial, forum publik, hingga platform live streaming.

 

 

Ia mendorong penguatan sistem pemutusan domain dan hosting yang berasal dari hulu, sehingga pelaku tidak dapat lagi memanfaatkan celah teknis untuk memindahkan situs mereka secara cepat.

 

Ia pun menekankan pentingnya penegakan aturan yang lebih ketat terhadap iklan digital serta game link yang kerap menyamar sebagai konten permainan padahal mengarah ke situs judi daring.

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

September 23, 2026

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

September 23, 2026

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi Oleh : Jonathan Janoel Pembahasan Rancangan Undang-Undang…

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi…

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.