Pemerintah Berkomitmen Mewujudkan Transformasi Birokrasi
Oleh : Made Raditya
Sejak awal Pemerintahannya, Presiden Jokowi berkomitmen untuk mewujudkan transformasi birokrasi menjadi lebih baik, termasuk dengan pemanfaatan teknologi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menyederhanakan proses dan meningkatkan pelayanan masyarakat.
Baca Juga
Stigma buruk birokrasi yang selama ini dianggap berbelit dan sarat korupsi merupakan cerita lalu. Di era Presiden Jokowi, reformasi birokrasi digalakkan sehingga tidak akan ada proses pengurusan izin atau surat penting yang terlalu lama.
Salah satu langkah untuk reformasi birokrasi adalah dengan penggunaan teknologi. Alex Denni, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN-RB menyatakan bahwa ada 3 agenda transformasi birokrasi yang dilakukan.
Pertama, transformasi organisasi. Beberapa tahun lagi 30-40% tugas-tugas ASN akan digantikan oleh software dan intelegensi artificial (AI) karena pemerintah memang menggalakkan digitalisasi birokrasi.
Kedua, sistem kerja yang fleksibel dan elaboratif. Sedangkan yang terakhir, manajemen sumber daya manusia menuju human capital canggih. Khususnya ke kedeputian sumber daya manusia aparatur.
Pemerintah memang menggencarkan reformasi birokrasi agar mempermudah rakyat dalam mengurus perizinan. Sejak adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja, perizinan sudah dengan sistem online menggunakan online single submission.
Dengan sistem ini maka sudah komputerisasi dan berjejaring di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan pengurusannya.
Dengan sistem online single submission maka perizinan akan lebih cepat jadi dan tidak sampai 2 minggu sudah selesai, asalkan memenuhi persyaratan. Tidak akan ada ceritanya oknum pegawai yang meminta uang pelicin sehingga sistem online akan mencegah korupsi di Indonesia. Pemerintahan Presiden Jokowi memastikan semua pegawai pemerintah harus bersih dari korupsi.
Jika sistemnya online maka akan memutus mata rantai birokrasi yang melelahkan. Jika dulu ingin mengurus surat penting harus pergi ke Dinas lalu pergi ke bagian lain, dan berpotensi mengalami kesulitan karena peraturannya membingungkan. Namun sekarang sejak ada reformasi birokrasi, akan langsung cepat jadi sehingga masyarakat tidak lagi takut dengan kata birokrasi.
Ketika birokrasi dimudahkan karena ada transformasi maka masyarakat akan lebih tertib dan mengurus perizinan serta surat-surat lain dengan senang hati. Mereka akan mengurus sendiri karena birokrasi jadi lebih mudah dan tidak lagi angker. Tidak akan ada lagi calo pada tiap dinas atau kantor pemerintahan karena pengurusan surat-surat akan dibuat secara sistematis dan online.
Transformasi birokrasi memang harus dilakukan dan komputerisasi serta penggunaan artificial intelligance plus software adalah sebuah kewajiban. Penyebabnya karena Indonesia tidak lagi berada di era agraris tetapi sudah di era teknologi informasi. Jika tidak ada transformasi birokrasi yang dibantu oleh teknologi maka Indonesia akan ketinggalan jauh dengan negara-negara lain.
Selain itu, transformasi birokrasi bisa mempercepat proses selesainya suatu urusan atau pembuatan surat-surat. Hal ini sejalan dengan kinerja Presiden Jokowi yang bekerja keras dan melakukan program-program dengan cepat dan akurat. Jika birokrasi masih berlambat-lambat maka Indonesia tidak akan maju.
Transformasi birokrasi merupakan gebrakan baru untuk memajukan masyarakat Indonesia. Mereka tidak lagi enggan untuk mengurus surat izin atau surat-surat penting lain, atau tergantung pada bantuan calo. Tidak akan ada penyogokan atau pungutan liar karena sistem perizinan sudah via online single submission. Semua jadi cepat selesai karena sudah komputerisasi.
Transformasi birokrasi merupakan cara Pemerintah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya. Dengan adanya kebijakan tersebut, birokrasi di Indonesia akan semakin modern, memudahkan masyarakat dan dapat bersaing dengan negara lain.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
