Pemerintah Berhasil Stabilisasi Harga dan Sejahterakan Petani

Pemerintah Berhasil Stabilisasi Harga dan Sejahterakan Petani

Oleh : Mika Putri Larasati

Pemerintah berhasil menstabilkan harga beras berkat operasi pasar secara masif. Harga beras berangsur-angsur turun dan makin terjangkau. Di sisi lain, pemerintah pun terus berupaya memperbaiki nasib petani agar kesejahteraan mereka dapat terus meningkat.

Beberapa bulan ini harga beras mengalami penyesuaian. Namun masyarakat tak usah bingung karena pemerintah berhasil menstabilkan harga beras dan bisa ditekan. Masyarakat berharap harga beras akan tetap stabil sehingga mereka bisa membelinya terus-menerus.

Salah satu strategi pemerintah dalam stabilisasi harga beras adalah dengan melakukan operasi pasar. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, operasi pasar beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) selama tiga hari berturut membuat harga beras mengalami penurunan. Harga beras saat ini berada di angka Rp 12.098 per kilogram.
Arief mengatakan, pasokan beras di pasar terus diperkuat sebagai upaya stabilisasi harga. Perintah Presiden Joko Widodo itu yang pertama adalah banjiri pasar mulai dari pasar tradisional, pasar modern, dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
Menurut Arief, Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk stabilisasi pasokan dan harga beras melalui distribusi beras SPHP dengan harga Rp 10.900 per kg sampai di konsumen. Stoknya ada banyak dan nanti dikoordinasikan bersama Mendagri dalam Rakor Pengendalian Inflasi dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia, agar beras-beras ini disalurkan melalui Gerakan Pangan Murah di seluruh wilayah di Indonesia
Presiden Jokowi saat meninjau Gudang Bulog di Karawang, Jawa Barat beberapa hari yang lalu juga telah menginstruksikan kepada Perum Bulog untuk menggelar operasi pasar (OP), baik di tingkat ritel maupun pedagang besar (grosir) agar harga beras di tingkat konsumen turun.
Operasi pasar benar-benar efektif dalam menstabilkan harga beras sehingga ia bisa ditekan, dan jangan sampai naik lagi. Pemerintah berusaha keras agar seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati beras dengan harga wajar. Apalagi beras adalah makanan pokok.
Sebelumnya, kelangkaan beras berpotensi terjadi mengingat produsen utama seperti India melarang ekspor beras pada Juli lalu demi memenuhi kebutuhan domestiknya. Akan tetapi kelangkaan berangsur-angsur normal karena persediaan beras di Gudang Bulog sudah mencukupi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pasar murah dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok khususnya beras di Pendopo Kabupaten Situbondo.
Gubernur Khofifah menyatakan bahwa pasar murah ini merupakan upaya kami untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Pasar murah yang diinisiasi Pemprov Jatim ini sebagai upaya pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga pangan khususnya beras yang harganya terus melambung, bahkan harga beras medium saat ini medium mencapai Rp13.000 dari sebelumnya hanya Rp10.000 per kilogram.
Di pasar murah ini beras medium dijual dengan harga Rp10.400 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir 1 kg Rp14.000, telur Rp23.000 per kilogram, tepung Rp14.000 per kilogram.
Sementara itu, Wakil Pimpinan Perum Bulog Cabang Bondowoso yang membawahi Situbondo, Nara Dhipa mengemukakan bahwa dalam kegiatan pasar murah itu menyediakan beras premium, medium, minyak goreng, gula pasir, telur, dan tepung terigu komersil.
Nara Dhipa menjelaskan bahwa peran Bulog sebagai lembaga ketahanan pangan bertugas menjaga stok beras agar tetap aman termasuk pula menjaga harga beras dengan melakukan stabilisasi harga beras medium agar tidak terus melonjak naik.

Sementara itu, pemerintah juga berusaha agar para petani tetap sejahtera walau harga beras sudah distabilkan. Ketika panen raya mereka juga untung, tak jadi rugi karena ada kelebihan stok gabah.
Kepala Biotech Center IPB, Dwi Andreas, menyatakan bahwa harga beras saat ini dinikmati petani yang sebelumnya terus merugi selama tiga tahun terakhir.
Indeks rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) 2021 – 2022 yang diterbitkan BPS 98,5 alias petani rugi karena biaya produksi di atas harga jual.
Petani baru meraih laba jika NTP di atas 100 yang dicapai pada Agustus, 2023 dengan NTP 111,85. Kerugian petani sejak 2022 sampai pertengahan 2023 untuk sekali tanam dari luas sawah 2.000 m2, berdasarkan hasil kajian AB2TI di 50 kabupaten sentra padi, berkisar antara Rp250.000 hingga Rp1 juta.
Untuk mengatasi perubahan harga beras maka operasi pasar masih menjadi cara yang efektif. Sambil menunggu persediaan beras di Bulog mencukupi, masyarakat bisa membeli beras yang harganya lebih murah lewat operasi pasar.
Pemerintah sudah berhasil menstabilkan harga beras sehingga lebih terjangkau oleh rakyat kecil. Keberhasilan ini tercapai berkat banyaknya operasi pasar. Masyarakat senang karena harga beras sudah mengalami penurunan. Sementara petani juga senang karena mereka sejahtera, karena gabahnya dihargai dengan nominal yang wajar.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantar

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By 0

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

All Rights Reserved © 2025