Jakarta – Pemerintah mulai mengakselerasi pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bentuk komitmen nyata menghadirkan keadilan pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tahap pertama, pembangunan dilakukan di 65 lokasi, dengan target menyasar anak-anak dari keluarga termiskin.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan kesiapan proyek tersebut dengan berbagai langkah, termasuk pengawasan pembangunan infrastruktur di 65 sekolah yang masuk tahap pertama dan peninjauan lokasi usulan. Kesiapan infrastruktur ini meliputi gedung, asrama, sanitasi dan fasilitas pendukung lainnya.
“Sekolah Rakyat Tahap 1 telah siap dilaksanakan di 65 lokasi. Dokumen perencanaan teknis rampung pada minggu keempat April, dan saat ini tengah disiapkan pengadaan penyedia jasa konstruksi dan konsultansi,” ujar Dody.
Dody menambahkan bahwa ini tidak berhenti di 65 lokasi, pemerintah kini menyurvei 200 titik tambahan, dengan prioritas wilayah miskin dan kesiapan lahan.
“Keputusan menteri terkait penetapan 65 lokasi sudah terbit. Kami bekerja cepat, efisien, dan tepat sasaran,” tegas Dody.
Di tempat terpisah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa biaya per siswa Sekolah Rakyat mencapai Rp 48,25 juta per tahun. Anggaran total program ini diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun untuk 100 lokasi pada tahun ajaran 2025–2026.
“Kami juga sudah melapor kemarin kepada Presiden, indeks pembiayaan per siswa itu sekitar Rp 48,25 juta per tahun. Ini masih berupa asumsi, karena nanti kemungkinannya bisa lebih dari 10.000 siswa,” jelas Gus Ipul.
Presiden Prabowo Subianto secara langsung memberi arahan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka agar seleksi siswa dilakukan dengan ketat dan tepat sasaran. Pemerintah juga terus berkoordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Sosial, agar program berjalan cepat dan efisien.
Sekolah Rakyat menggunakan Model 1, yakni merehabilitasi bangunan eksisting milik kementerian, pemda, BUMN, hingga swasta. Pendekatan ini mempercepat pelaksanaan sambil memaksimalkan aset negara yang belum digunakan secara optimal. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah membangun masa depan bangsa melalui jalur pendidikan yang adil dan merata.
