Pemenang Pilkada Wajib Bangun Kebersamaan dan Rajut Persatuan

– Pasca gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, pemimpin daerah yang terpilih diharapkan mampu menjadi perekat masyarakat yang sempat terbelah akibat kontestasi politik. Mereka juga harus mengesampingkan perbedaan selama masa kampanye untuk memulihkan harmoni di tengah masyarakat.

Akademisi Universitas Malikussaleh, Dr. Yulius Dharma, M.Si, menekankan pentingnya mengutamakan kebersamaan demi kemajuan bersama. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pemimpin baru adalah merangkul semua elemen, termasuk pihak yang sempat berseberangan, demi menciptakan kerja sama yang solid.
“Setelah kontestasi ini, mari bersatu kembali. Wali kota terpilih harus merangkul semua pihak demi membangun Lhokseumawe yang lebih baik,” ujar Yulius.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, yang menyebut Pilkada sebagai momentum memperkokoh persatuan bangsa. Riyono juga menekankan pentingnya menjadikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan setiap keputusan politik.
“Pilkada bukan sekadar memilih pemimpin, melainkan kesempatan memperkuat nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan. Pemimpin yang memahami nilai kebangsaan akan mampu memimpin dengan adil dan bijaksana,” tegas Riyono.
Kapolres Banggai, AKBP Putu Hendra Binangkari, juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan persatuan setelah penetapan hasil Pilkada. Ia mengimbau masyarakat untuk menghindari penyebaran hoaks, isu SARA, atau konten provokatif yang dapat memicu konflik.
“Hoaks dan provokasi dapat merusak harmoni di tengah masyarakat. Mari jaga kerukunan dan percayakan proses hukum kepada pihak berwenang. Masyarakat jangan bertindak main hakim sendiri dan mengutamakan penyelesaian konflik melalui jalur hukum,” ujar Putu.
Pasca-Pilkada, pemimpin daerah yang telah terpilih diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menyatukan masyarakat. Ini termasuk merangkul lawan politik dan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan roda pembangunan berjalan tanpa hambatan.
Pilkada 2024 telah menjadi ajang pembelajaran penting bagi bangsa dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Kini saatnya masyarakat dan pemimpin bersinergi membangun daerah serta merajut kembali persatuan demi kemajuan bersama. Dengan persatuan, stabilitas nasional dapat terjaga, dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.{}

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025