• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pembangunan Smelter di Era Presiden Jokowi Perkokoh Pondasi Ekonomi

Pembangunan Smelter di Era Presiden Jokowi Perkokoh Pondasi Ekonomi

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 29 September 2024

Pembangunan Smelter di Era Presiden Jokowi Perkokoh Pondasi Ekonomi

Oleh Agnia Sari Datu

Pembangunan smelter di Indonesia menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi menegaskan bahwa industri hilirisasi akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur.

Pembangunan smelter ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri maju yang mampu mengolah sumber daya alamnya sendiri, tanpa harus mengekspor dalam bentuk bahan mentah atau raw material.

Dengan semangat hilirisasi, Presiden Jokowi berharap semakin banyak smelter yang dibangun di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menggeser kontribusi pertumbuhan ekonomi dari konsumsi domestik menuju produktivitas industri hilirisasi berbasis sumber daya alam.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia (GDP) selama ini banyak bergantung pada konsumsi domestik. Namun, dengan hilirisasi, pemerintah ingin pergeseran ini menuju produktivitas, baik dari perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta.

Dalam pengembangan smelter PT Freeport Indonesia, investasi sebesar Rp56 triliun dialokasikan untuk mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua ke Gresik. Dari proses tersebut, dihasilkan 900.000 ton katoda tembaga, sekitar 50 ton emas, dan 210 ton perak. Angka-angka ini menunjukkan potensi besar dari sektor hilirisasi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Presiden Jokowi meyakini bahwa efek berganda (multiplier effect) dari proyek ini akan sangat besar, karena akan melibatkan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai sektor usaha lainnya yang berkaitan dengan smelter di Gresik.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa produksi smelter ini akan melahirkan perusahaan-perusahaan industri turunan yang memanfaatkan produk tembaga, seperti copper foil dan pabrik kabel. Ini sejalan dengan harapan untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kuat di Indonesia. Dengan adanya industri turunan, diharapkan akan muncul berbagai lapangan kerja baru yang mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, juga menegaskan bahwa peresmian smelter PT Freeport Indonesia di Gresik merupakan bukti komitmen Presiden Jokowi terhadap hilirisasi di Indonesia. Dengan Presiden Jokowi yang secara langsung mengawasi progres pembangunan smelter hingga tiga kali sebelum peresmian, hal ini menunjukkan tanggung jawab dan perhatian pemerintah terhadap proyek ini. Erick menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan akan meningkat seiring dengan operasional smelter ini di masa depan.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian BUMN, berkomitmen untuk mendukung program hilirisasi. Setelah keberhasilan hilirisasi nikel yang berhasil mendatangkan pemasukan hingga US$40 miliar bagi negara, Erick meyakini bahwa hilirisasi untuk komoditas lainnya, seperti emas dan tembaga, juga akan menuai keberhasilan serupa. Ia juga mencatat bahwa Presiden Jokowi sudah mulai berbicara tentang industri semikonduktor sebagai salah satu industri baru yang harus diperhatikan di masa depan. Dengan bahan baku selenium yang dihasilkan dari smelter tembaga, diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam industri semikonduktor.

Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) berkomitmen untuk menjalankan mandat hilirisasi guna mendukung penguatan ekosistem industri dan meningkatkan nilai tambah mineral Indonesia. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE, Gresik, adalah salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Investasi Rosan Roeslani. Mereka semua menyaksikan secara langsung betapa pentingnya smelter ini bagi peningkatan nilai tambah dari bahan mentah, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pendapatan negara.

Dengan adanya smelter tembaga, nilai tambah dari bahan mentah dapat meningkat berkali-kali lipat. Hal ini tentunya akan berimplikasi positif terhadap pendapatan perusahaan, yang selanjutnya akan berdampak pada penerimaan negara melalui berbagai jenis pajak, royalti, dan bea keluar. Presiden Jokowi menekankan bahwa hilirisasi bukan hanya sekadar program, tetapi merupakan fondasi ekonomi baru Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi bergantung pada konsumsi domestik, melainkan beralih pada produktivitas perusahaan, baik BUMN maupun swasta.

Presiden Jokowi berharap agar momentum pembangunan smelter ini dapat segera melahirkan perusahaan industri turunan di sekitar lokasi smelter yang mampu memproduksi berbagai produk berbasis tembaga. Ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Menteri BUMN Erick Thohir juga menyampaikan bahwa rampungnya proyek pembangunan smelter ini merupakan langkah maju yang kuat dari pemerintah dalam mendukung program hilirisasi sektor pertambangan. Dengan kapasitas produksi katoda tembaga yang meningkat, Grup MIND ID dan PT Freeport Indonesia berpotensi menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen katoda tembaga terbesar di dunia, setelah China, Chile, dan Kongo.

Akhirnya, kehadiran smelter ini tidak hanya sekadar simbol pembangunan, tetapi juga merupakan langkah konkret untuk memperkuat perekonomian nasional melalui hilirisasi. Dengan kebijakan yang mendukung dan komitmen dari pemerintah, diharapkan pembangunan smelter dan industri hilirisasi lainnya dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Air.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.