• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pelajar Diharap Mampu Toleran pada Perbedaan Politik Jelang Pemilu

Pelajar Diharap Mampu Toleran pada Perbedaan Politik Jelang Pemilu

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 11 September 2023

Pelajar Diharap Mampu Toleran pada Perbedaan Politik Jelang Pemilu

Oleh : Alexander Yosua Galen

Jelang Pemilu, para pelajar diberi pesan agar menjadi toleran pada perbedaan politik. Mereka adalah pemilih pemula sehingga wajib untuk mengikuti tatacara Pemilu dengan baik, dan meningkatkan toleransi agar menciptakan Pemilu damai. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan wawasan kebangsaan agar pengetahuannya akan kenegaraan dan dunia politik makin bertambah.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah acara penting yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presiden, calon anggota legislasi, dan partai politik. Menjelang Pemilu kondusivitas terus dijaga dan tiap orang dihimbau untuk membuat Pemilu damai.

Para pelajar juga dihimbau untuk menjaga perdamaian Pemilu dengan cara meningkatkan toleransi pada perbedaan politik. Mereka adalah pemilih pemula karena baru berusia 17-18 tahun. Alangkah baiknya sebagai pemilih pemula, para pelajar paham bahwa perbedaan pilihan partai politik saat Pemilu itu wajar, sehingga Pemilu damai bisa terwujud.

Peningkatan rasa toleransi kepada para pelajar sangat penting untuk mencegah intoleransi. Penyebabnya karena intoleransi berpotensi meningkat jelang Pemilu 2024 karena disebarkan oleh kelompok radikal. Intoleransi jelas berbahaya karena berpotensi menggagalkan Pemilu. Oleh karena itu para pelajar diharap untuk meningkatkan rasa toleransi dan tidak menghina orang lain yang punya pilihan partai politik yang berbeda.

Pengamat politik Rival Rianda menyatakan bahwa intoleransi dan radikalisme makin masif dalam menyebar ke masyarakat. Mereka dibuat resah karena ada kelompok yang membenarkan pendapatnya sendiri lalu melakukan kekerasan, dengan alasan pihak lain yang salah. Padahal kekerasan ini berbahaya karena bisa menyebabkan korban luka-luka dan kekacauan di masyarakat, serta bisa merusak penyelenggaraan Pemilu.

Penyebab intoleransi di Indonesia salah satunya adalah politik identitas yang mengunggulkan etnis atau kelompok tertentu. Intoleransi dapat memicu kebencian terhadap saudara maupun orang lain. Diantaranya mengejek agama lain, hanya berteman dengan orang yang satu keyakinan, mengejek teman karena perbedaan warna kulit, dan lain-lain.
Dalam artian, pelajar sebagai bagian dari masyarakat diharap mewaspadai intoleransi karena berbahaya bagi perdamaian di Indonesia. Mereka sebagai pemilih pemula sangat rawan dipengaruhi oleh konten radikalisme di media sosial. Oleh karena itu perlu ada sosialisasi agar para pelajar menjadi lebih toleran jelang Pemilu 2024.
Salah satu cara untuk mencegah intoleransi adalah dengan meningkatkan pemahaman para pelajar tentang keragaman budaya, agama, dan latar belakang. Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang dan budaya. Cara lain adalah dengan meningkatkan wawasan kebangsaan para pelajar.
Yohanes Hartono, akademisi dari Universitas Atmajaya menyatakan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya (tanah airnya) yang mengutamakan persatuan dan kesatuan Bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yohanes melanjutkan, wawasan kebangsaan harus menjadi pedoman bukan hanya untuk warga negara saja tetapi untuk penyelenggara negara juga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Wawasan Kebangsaan diharapkan dapat memberikan kesadaran agar antar warga negara saling menghargai perbedaan pendapat atau pandangan dan tidak memaksakan kehendak (dalam konteks pengambilan keputusan mendahulukan musyawarah).
Dalam artian, pelajar sebagai warga negara Indonesia wajib mempelajari wawasan kebangsaan sebagai pedoman hidup sekaligus untuk meningkatkan toleransi. Wawasan kebangsaan penting untuk menguatkan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terlebih menjelang Pemilu yang dilaksanakan tahun 2024, ada kecenderungan munculnya berita-berita bohong yang beredar luas di media digital. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa akibat perpecahan di dalam masyarakat yang sangat heterogen.
Para pelajar wajib mempelajari wawasan kebangsaan agar terus bersatu membuat Pemilu damai. Meski masih berusia muda mereka bisa berkontribusi dalam Pemilu dengan tertib mencoblos dan menjaga agar Pemilu damai. Para pelajar juga menghindari intoleransi dan selalu mempelajari wawasan kebangsaan karena mereka berusaha menjadi warga negara yang baik.
Kemudian, pelajar wajib membumikan toleransi dengan menghormati hari raya umat dengan keyakinan lain. Jika tidak mengucapkan selamat hari raya maka tidak apa-apa, tetapi ketika mereka undang untuk makan-makan maka boleh saja datang sebagai bentuk penghormatan. mereka bisa berteman walau memiliki perbedaan agama dan janganlah perbedaan ini menjadi ganjalan untuk mewujudkan Pemilu damai.
Para pelajar dihimbau untuk meningkatkan wawasan kebangsaan karena bisa meningkatkan toleransi. Mereka diharap untuk menghindari intoleransi karena bisa mengakibatkan kekacauan sosial yang berpotensi menggagalkan Pemilu 2024. Pelajar sebagai pemilih pemula wajib mempelajari bahwa perbedaan pilihan partai politik adalah hal yang biasa di satu negara demokrasi seperti Indonesia.

)* Penulis adalah Kontributor Suara Khatulistiw

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional

September 21, 2026

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

September 21, 2026

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat kualitas…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Pidato Kyai Gontor: Cermin Kejujuran di Hadapan Kekuasaan

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Oleh : KH Anis Maftukhin Viral. Zaman sekarang menyebutnya begitu. Dulu, istilahnya nggregeti—bikin gelisah. Bikin…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.