• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pekerjaan Konstruksi IKN Capai Target Baru, Optimisme Meningkat

Pekerjaan Konstruksi IKN Capai Target Baru, Optimisme Meningkat

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 12 September 2024

Pekerjaan Konstruksi IKN Capai Target Baru, Optimisme Meningkat

Oleh: David Dwi Astradedi

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus menunjukkan perkembangan signifikan dan memicu optimisme yang semakin kuat untuk masa depan Indonesia.

Dalam waktu yang relatif singkat, berbagai proyek konstruksi di IKN telah mencapai tonggak-tonggak penting yang menegaskan komitmen pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan visi besar ini. Berikut adalah beberapa fakta yang menyoroti pencapaian penting dalam pembangunan IKN.

Salah satu pencapaian terbesar dalam pembangunan IKN adalah kemajuan konstruksi Rumah Sakit Vertikal IKN yang kini telah mencapai 63,02 persen. Pencapaian ini dicapai sejak peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2023. Rumah sakit ini akan menjadi salah satu fasilitas kesehatan unggulan di IKN, menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi penduduk dan pekerja di kawasan ini.
Gedung rumah sakit ini dibangun dengan konsep modern dan futuristik, mengutamakan desain yang estetis dan ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi salah satu inovasi penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan fasilitas lengkap dan jumlah tempat tidur yang memadai, rumah sakit ini diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan utama di IKN.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga, menyatakan kebanggaannya atas capaian ini. Ditegaskannya bahwa pembangunan rumah sakit IKN Kementerian Kesehatan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan per 29 Juli telah mencapai 63,02 persen. Pernyataan ini menggarisbawahi keyakinan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan di IKN berjalan sesuai rencana dan akan menjadi salah satu pilar penting dalam infrastruktur IKN.
Selain itu, Rumah Sakit Hermina IKN juga mencatatkan kemajuan yang signifikan dengan progres fisik mencapai 60 persen. Direncanakan untuk mulai beroperasi pada 17 Agustus 2024, rumah sakit ini akan menyediakan layanan kesehatan yang lengkap dan modern bagi masyarakat IKN. Dengan fasilitas tempat tidur yang memadai dan peralatan medis terkini, RS Hermina akan menjadi salah satu pilihan utama bagi pelayanan kesehatan di IKN.
Prestasi lain yang membanggakan dalam pembangunan IKN adalah pencapaian PT Adhi Persada Gedung (APG) yang berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pembangunan hunian pekerja konstruksi siap huni tercepat. Proyek ini diselesaikan dalam waktu hanya 227 jam, 30 menit, dan 07 detik, atau sekitar 9,5 hari.
Direktur Utama PT Adhi Persada Gedung, Isman Widodo, menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas pencapaian ini. Ditegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak hanya membuktikan kemampuan teknis APG, tetapi juga dedikasi terhadap inovasi dan efisiensi dalam industri konstruksi. Keberhasilan ini didukung oleh penggunaan teknologi modular volumetrix Mobile Box (Mobox), yang memungkinkan percepatan pembangunan tanpa mengorbankan kualitas atau keamanan.
Dengan teknologi Mobox, APG mampu menghadirkan solusi hunian yang cepat dan berkualitas bagi para pekerja konstruksi. Ini adalah langkah besar dalam mewujudkan visi kami untuk menjadi pelopor dalam pembangunan gedung bertingkat tinggi di Indonesia, ungkap Isman. Pernyataan ini menggambarkan komitmen APG untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Selain pencapaian teknis, proyek pembangunan di IKN juga memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Aktivitas konstruksi yang semakin intensif di IKN telah mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi ini sebesar 5,85 persen pada kuartal II-2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, menyatakan bahwa capaian fisik pembangunan di IKN telah mengalami akselerasi yang signifikan. Ia menjelaskan bahwa capaian pembangunan batch-1 IKN berupa sarana pendukung dan sejumlah gedung perkantoran telah mencapai 88 persen hingga Juni 2024. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya proyek IKN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar di IKN, seperti hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, serta penataan ruang hijau dan kelengkapan sumbu kebangsaan, juga mencatatkan capaian fisik yang signifikan. Proyek-proyek ini tidak hanya mempersiapkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi ribuan pekerja lokal dan mendukung pengembangan ekonomi di kawasan tersebut.
Pencapaian-pencapaian ini memperkuat optimisme bahwa pembangunan IKN dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan kemajuan pesat yang terus berlangsung, IKN bukan hanya menjadi simbol modernisasi dan kemajuan Indonesia, tetapi juga menjadi bukti nyata dari visi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang efisien, berkelanjutan, dan inklusif.
IKN bukan hanya sebuah proyek fisik, tetapi juga sebuah upaya untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan fasilitas kesehatan yang memadai, hunian yang layak bagi pekerja, serta pertumbuhan ekonomi yang signifikan, IKN akan menjadi pusat kemajuan yang membawa dampak positif bagi seluruh negeri.
Keberhasilan proyek-proyek ini juga menjadi cerminan dari sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dengan optimisme yang semakin meningkat, IKN akan terus tumbuh dan berkembang, membawa Indonesia menuju era baru yang penuh dengan peluang dan harapan.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.