Pegawai Tidak Lulus TWK Adalah Petualang Politik dan Benalu di KPK

Oleh : Muhammad Yasin

Para pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan diminta untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak layak diangkat jadi ASN.

Mereka diminta untuk legowo dan meneruskan karirnya di lembaga atau kantor lain. Setelah itu, mereka harap evaluasi karena jika gagal bertahan di KPK, jangan-jangan selama ini bekerja sebagai benalu dan menyembunyikan petualangan politiknya dari publik.

Tiap orang yang akan diangkat jadi ASN harus melalui tes wawasan kebangsaan, karena ujian ini sangat krusial. Tes ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa cinta kepada negaranya dan taat kepada UUD 1945 dan juga pancasila.

Termasuk juga para pegawai KPK yang akan diangkat jadi ASN. Mereka harus mengerjakan soal-soal tes ini agar bisa jadi pegawai negeri.

Namun sayangnya dari sekian banyak pegawai KPK, ada 75 orang yang tidak lolos. Sebanyak 24 orang mendapatkan kesempatan kedua untuk diangkat ASN, karena masih bisa dibina melalui seminar kebangsaan. Sedangkan sisanya harus gigit jari karena gagal melanjutkan karir di KPK, walau masih diberi kesempatan untuk ngantor sampai oktober 2021.

Para pegawai KPK yang tidak lolos tes diharap untuk berkaca, mengapa sampai gagal mengerjakan tes wawasan kebangsaan? Jangan malah menuduh ada macam-macam yang terjadi di kalangan petinggi KPK atau ada rencana tertentu yang menyangkut kondisi negara, tahun 2024.

Karena kenyataannya tidak seperti itu.
Memang lebih mudah untuk menyalahkan orang lain daripada berkaca pada kegagalan sendiri.

Jika mereka gagal lolos tes wawasan kebangsaan, maka bisa jadi punya petualangan politik yang bertentangan dengan negara. Penyebabnya karena soal-soal dalam tes wawasan kebangsaan juga menanyakan tentang pandangan politik seseorang.

Jangan sampai pegawai KPK memiliki petualangan politik di luar sana, yang akhirnya merugikan diri sendiri dan terutama merugikan KPK. Karena menjadi pegawai KPK amat rawan godaan. Jika mereka lebih memilih partai politik, maka bisa jadi malah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya di kantor.

Bayangkan jika semua pegawai KPK tidak harus melalui tes wawasan kebangsaan sebelum diangkat jadi ASN, maka tidak ada indikator bahwa seseorang dalam internal lembaga tersebut memiliki modus politik yang negatif. Oleh karena itu, TWK amat penting karena bisa menyaring, pegawai mana yang setia pada negara dan pegawai mana yang ternyata hobi mbalelo.

Oleh karena itu, tiap pegawai KPK memang harus dituntut untuk netral, apalagi ketika sudah resmi menjadi seorang ASN. Seorang pegawai negeri tentu tidak boleh untuk menjadi politisi karena melanggar aturan, dan bisa mempengaruhi rekan kerja dan bawahannya. Jadi netralitas adalah kunci dan jangan sampai mereka terseret politik praktis.

Ada pula anggapan bahwa pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan dan gagal jadi ASN adalah benalu. Hal ini bisa jadi benar, karena pernah ditemukan di tahun 2019, ada sejumlah oknum pegawai KPK yang mendapatkan gaji padahal sedang tugas belajar.

Padahal jika sedang kuliah lagi, ia memang berhak menikmati living cost tetapi dengan ekstra gaji berarti menggerogoti uang negara. Karena tidak bekerja tetapi masih dapat gaji.

Merekalah yang akhirnya diketahui menjadi duri dalam daging di dalam KPK dan akhirnya harus mengundurkan diri secara hormat. Jangan sampai malah berkoar-koar di luar dan playing victim, karena tidak bisa diangkat jadi ASN dan menyalahkan petinggi KPK serta Presiden. Namun ia lupa bahwa pernah menikmati hasil korupsi karena menikmati gaji sekaligus living cost, padahal bekerja di lembaga anti korupsi.

Para pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan harap meneruskan karirnya sampai oktober 2021 sebelum akhirnya purna tugas. Mereka sebaiknya melakukan evaluasi karena jika tidak bisa diangkat jadi ASN, maka kesalahan ada di dalam dirinya sendiri. Jadi harus legowo menerimanya.

Penulis adalah warganet tinggal di Semarang