• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»PBNU Tegaskan Tayangan Ganjar dalam Adzan di TV Bukan Politik Identitas

PBNU Tegaskan Tayangan Ganjar dalam Adzan di TV Bukan Politik Identitas

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 14 September 2023

PBNU Tegaskan Tayangan Ganjar dalam Adzan di TV Bukan Politik Identitas

JAKARTA — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menegaskan bahwa tayangan Ganjar Pranowo dalam adzan di televisi bukan merupakan sebuah praktik politik identitas.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa definisi dari politik identitas adalah ketika terjadi suatu ‘penyerangan’ terhadap tokoh, kandidat maupun kelompok dengan identitas suku, ras, gender maupun agama tertentu.

“Politik identitas yang harus ditolak adalah mengapitalisasi perbedaan ras, etnis, gender, maupun agama untuk tujuan politik tertentu,” kata Gus Falah.

Mengenai adanya tampilan Ganjar Pranowo dalam tayangan adzan di stasiun televisi itu, menurut Ketua PBNU tersebut memang nyatanya sama sekali tidak ada serangan apapun terhadap identitas tokoh atau kelompok lain.

Senada, Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Saiful Rahmat Dasuki pun menilai bahwa tayangan yang menampilkan pria berambut putih itu dalam adzan sama sekali tidak masuk ke dalam kategori politik identitas.

Justru baginya, adzan itu merupakan bagian dari syiar agama.

“Kalau menurut saya nggak (masuk politik identitas),” ujar Saiful.

Terlebih, memang adzan sendiri merupakan bagian dari ritual yang wajar, yakni untuk peringatan waktu sholat sehari-hari.

Karena politik identitas sendiri menurut Wamenag baru terjadi apabila misalnya di sana dengan jelas disebutkan adanya identitas tertentu.

“Adzan itu kan apa ya, bagian dari syiar aja, kecuali kalau memang identitasnya itu aku ‘A’ Anda ‘B’, atribut, itu kan (adzan) hanya bagian dari ritual yang wajar peringatan hari-hari,” kata Saiful.

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Sahabat Ganjar (Saga), Gus Nahib Shodiq menilai bahwa kemunculan pria kelahiran Kabupaten Karanganyar dalam tayangan adzan di televisi itu memang hanya sekedar menjadi ajakan untuk beribadah dan bermuatan dakwah.

Pasalnya, dirinya menilai bahwa sejatinya sosok dari pribadi Ganjar Pranowo sendiri memang merupakan seorang yang religius dan taat menjalankan ibadah.

“Bapak Ganjar adalah sosok yang religius dan taat dalam menjalankan ibadah seperti yang dilakukan dalam kesehariannya. Tidak ada yang salah. Ini merupakan dakwah dalam bentuk visual, ini merupakan ajakan untuk beribadah, dan ini bukan politik identitas,” kata Gus Nahib.

Bukan hanya religius, namun pria berusia 54 tahun itu dinilai merupakan figur dengan pribadi yang santun, merakyat dan juga sangat dekat dengan para ulama hingga santri.

“Bapak Ganjar Pranowo dan istrinya Ibu Siti Atiqah sosok yang religius. Ibu Siti Atiqah itukan cucunya tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU), KH Hisyam A. Karim yang merupakan pendiri Pondok Pesantren PP Riyadus Sholikhin Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga,” ungkapnya.

**

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan

September 22, 2026

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi

September 21, 2026

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan *) Oleh : Dewi Astuti Jakarta…

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi JAKARTA — Pemerintah memperluas penyiapan…

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat kualitas…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.